Oleh:
Yelly Elanda, S.Sos.,M.A
Dosen sosiologi gender Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Butuh keberanian luar biasa untuk berdiri di hadapan seorang bupati, mengaku sebagai Ladies Companion (LC), dan berteriak: kami juga perlu makan. Itulah yang dilakukan seorang perempuan di Situbondo-dan respons publik terhadapnya justru lebih bayak berbicara tentang kita, ketimbang tentang dirinya. Video perempuan itu menjadi viral di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia secara terbuka mengaku sebagai LC dan menyerukan keluhan bahwa ia beserta komunitasnya kehilangan pendapatan akibat penutupan Café selama bulan Ramadhan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya seorang janda yang harus memenuhi kebutuhan hidup tanpa penghasilan tetap.
Namun yang menarik bukan sekedar isi keluhannya, melainkan keberaniannya berbicara. Di Situbondo-yang dikenal sebagai “kota santri”-profesi LC kerap diposisikan sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan nilai moral dan agama. Karena itu, ketika ia berbicara di ruang publik tanpa menyembunyikan identitasnya, sesungguhnya ia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari pada sekedar komplain: ia sedang menantang diam yang selama ini dipaksakan.
Komunitas LC yang menyampaikan keluhan itu adalah para janda dan sering kali menjadi tulang punggung keluarga. Kaluhan tersebut tengah membuka dimensi yang sering luput dari perhatian dalam diskusi publik, yaitu kerentanan ekonomi perempuan yang ditinggal pasangannya. Para janda dalam masyarakat kita sering kali berada pada posisi sosial yang rentan-kehilangan sumber nafkah utama, menanggung beban ekonomi keluarga sendirian, sekaligus menghadapi stigma sosial. Dalam kondisi seperti ini, pilihan pekerjaan tidak selalu lahir dari kebebasan. Ia lahir dari tekanan. Terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan formal, rendahnya upah di sektor yang tersedia, dan tanggung jawab merawat anak sendirian, semuanya menyempitkan ruang gerak para janda. Karena itu, pekerjaan di sektor hiburan sering kali menjadi salah satu dari sedikit jalan yang tersisa.
Siapa yang Dihakimi dan Siapa yang Luput?
Hal yang perlu dicermati dari rekasi publik terhadap video tersebut adalah ke mana kritik itu diarahkan. Hampir seluruhnya tertuju pada perempuan LC-bukan pada pemilik Café, bukan pada pelanggan tetap, bukan pada pemangku kebijakan, dan tentu saja bukan pada sistem ekonomi yang menopang industri hiburan tersebut.
Laki-laki sebagai konsumen hiburan nyaris tidak pernah menjadi objek kritik moral. Perempuan sering kali diposisikan sebagai penjaga moral, sementara laki-laki lebih bebas dari kontrol sosial. Ini bukan kebetulan; ini adalah pola yang berulang. Konstruksi sosial yang bekerja terus-menerus dalam praktik sehari-hari, menempatkan tubuh perempuan sebagai objek pengawasan moral, sementara struktur ekonomi yang memanfaatkan tubuh perempuan tersebut nyaris tidak pernah disorot.Sebagaimana yang dinyatakan Foucault (1978)bahwa moralitas publik sering kali menjadi alat kontrol sosial terhadap tubuh dan perilaku individu, terutama perempuan.
Kontradiksi ini paling terasa di daerah seperti Situbondo, yang secara bersamaan memiliki identitas religius yang kuat sekaligus ruang ekonomi hiburan yang terus berjalan. Posisi LC dalam masyarakat ini berada dalam situasi ambivalen. Di satu sisi ditolak secara moral, tetapi di sisi lain keberadaannya tetap menjadi bagian dari ekonomi hiburan lokal yang berjalan secara informal. Moralitas publik ditegakkan dengan keras-tetapi selektif: ia dialamatkan pada perempuan yang bekerja, bukan pada sistem yang mempekerjakan mereka.
Agensi atau Provokasi?
Di tengah semua tekanan itu, keberanian seorang LC berbicara kepada bupati justru harus dibaca sebagai tanda agensi, bukan provokasi. Ia tidak menyembunyikan identitasnya, tidak menyangkal profesinya, dan berani menyuarakan kondisi ekonomi komunitasnya.Tindakan ini jelas menujukkan adanya agensi perempuan dalam ruang publik yang berupaya menantang struktur dominan yang selama ini membungkam kelompok marginal (Bourdieu, 2001).
Dalam sosiologi, terdapat suatu gagasan bahwa tekanan sosial yang terus-menerus dapat membuat seseorang menerima posisi termarjinalnya sebagai hal yang wajar-seolah-olah itu adalah takdirnya, bukan produk dari struktur yang tidak adil. Namun ketika seseorang berani berbicara di ruang publik, ia sedang menantang logika itu. Ia sedang mengatakan: posisi ini bukan takdir saya, dan saya punya hak mempersoalkannya. LC tersebut tidak sedang meminta legitimasi moral, tetapi meminta ruang untuk bertahan hidup. Ia tidak menolak kebijakan keagamaan, tetapi ingin ada perhatian terhadap dampak ekonomi yang mereka rasakan. Di titik inilah, pemerintah dan masyarakat perlu melihat persoalan ini lebih komprehensif, tidak hanya dari perspektif moral, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan ekonomi.
PenutupanCafé selama Ramadhan dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial dan penghormatan terhadap nilai keagamaan masyarakat. Namun dampak ekonomi terhadap pekerjaan informal tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan serius. Pemerintahtidak cukup jika hanya hadir dalam bentuk regulasi dan penertiban. Ia juga harus hadir dalam bentuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomiperempuan.Ketika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan siapa yang paling terdampak, ia tidak hanya gagal melindungi warganya-ia secara aktif memperburuk kerentanan yang sudah ada.
Pilihan Hidup atau Stategi Bertahan?
Kasus LC janda ini mengajarkan kita bahwa perempuan sering kali berada di persimpangan jalan antara tekanan budaya patriarki, tuntutan moral masyarakat, dan kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka tidak hanya berhadapan dengan stigma sosial, tetapi juga dengan minimnya pilihan kerja yang layak. Dengan kata lain, menjadi LC bukalah sekedar pilihan bebas. Ia adalah bagian dari stategi bertahan hidup dalam sistem ekonomi yang tidak merata-sistem yang jarang sekali mempertanyakan dirinya sendiri, tetapi selalu sibuk mempertanyakan perempuan yang terjebak di dalamnya. Dalam kondisi seperti ini, empati sosial dan kebijakan yang berpihak pada perempuanmenjadijauh lebih penting daripada sekedar penghakiman moral.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi apakah menjadi LC itu benar atau salah. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: mengapa perempuan, terutama para janda, harus bergantung pada pekerjaan tersebut untuk bertahan hidup di tengah masyarakat yang dikenal religius?Jika moralitas publik ingin ditegakkan, maka keadilan ekonomi juga harus diwujudkan. Tanpa keadilan ekonomi, moralitas hanya akan menjadi alat untuk menghakimi perempuan yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin kuat.
———— *** ————-
