Kota Batu, Bhirawa
Adanya dinamika geopolitik global saat ini akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Dan hal ini menuntut semua daerah di Negeri ini untuk bijak dalam mengambil langkah.
Untuk itu seluruh ASN Pemerintah Kota Batu dituntut mampu beradaptasi dengan tekanan ekonomi yang ada, sekaligus cakap dalam menerapkan efisiensi kinerja.
Kemampuan dalam beradaptasi melawan tekanan ekonomi ini bisa berupa pengambilan langkah efisiensi anggaran, penyesuaian pola kerja, serta penguatan pelayanan publik.
“Hal ini harus dilakukan agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal, dan pelayanan publik masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Nurochman, Wali Kota Batu, Selasa (7/4).
Ia menegaskan bahwa situasi global saat ini berdampak langsung terhadap daerah. Dan hal ini berpotensi teejadinya penurunan aktivitas ekonomi yang berimbas pada pendapatan daerah dan sektor usaha.
Karena itu Wali kita mengimbau semua ASN bisa membaca situasi dengan baik, dan mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki.
Salah satu yang perlu diantìsipasi di Kota Batu adalah adanya pengurangan kegiatan di hotel sebagai bagian efisiensi anggaran. Hal ini akan berpotensi menekan sektor penerimaan pajak perhotelan, bahkan juga berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja.
“Kita harus menyikapi hal ini secara bijak dengan mempertimbangkan dampak berantai terhadap perekonomian daerah Kota Batu,” tambah Cak Nur, panggilan akrab Nurochman.
Sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan, Pemkot Batu akan mulai menerapkan pengaturan kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) secara terbatas mulai April 2026. Namun kombinasi yang dilakukan dipastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.
Hal ini terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selaras dengan itu, Pemkot Batu juga akan menekan belanja operasional.
Dalam hal ini Wali Kota menginstruksikan dilakukan pengurangan rapat tatap muka skala besar, pembatasan perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring sebagai alternatif efisiensi tanpa mengurangi substansi koordinasi.
“Kota harus memanfaatkan teknologi informasi. Rapat atau studi komparasi tidak harus selalu datang langsung jika bisa dilakukan secara daring dengan hasil yang sama,” jelas Cak Nur.
Pemkot menjamin kebijakan efisiensi tidak sampai mengganggu aktivitas perkantoran maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam skema awal yang sedang disimulasikan, pembagian kerja akan dilakukan secara bergantian antara rumah dan kantor.
Sekitar 50 persen ASN direncanakan bekerja dari rumah, sementara 50 persen lainnya tetap masuk kantor dimana pola ini akan diterapkan secara bergilir setiap pekan.
Diketahui, kebijakan yang diambil pemkot ini diarahkan untuk menekan konsumsi energi di lingkungan pemerintahan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akibat mobilitas ASN setiap hari.
Dengan sebagian ASN bekerja dari rumah, diharapkan penggunaan BBM dapat ditekan sekaligus mendukung upaya efisiensi anggaran daerah. lain itu, kebijakan tersebut juga dinilai sejalan dengan tren pola kerja fleksibel yang mulai diterapkan di berbagai daerah.
Langkah ini dinilai dapat membantu menekan beban pengeluaran daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi global. [nas.dre]
