Oleh:
Ali Mursyid Azisi
Founder The Indonesian Foresight Research Institute (IFRI), Pemerhati Sosial-Politik
Dunia panggung politik dan ekonomi Indonesia hari ini sedang asyik-asyiknya menonton sebuah pertunjukan besar bertajuk “Prabowonomics”. Di ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos kemarin, Presiden Prabowo Subianto dengan percaya diri memperkenalkan doktrin ini sebagai obat mujarab bagi kemakmuran rakyat. Namun, ketika narasi megah itu mendarat di bumi pertiwi, ia justru disambut oleh teriakan mahasiswa ITB yang menggeruduk peluncuran buku “Menggugat Republik” pada Maret 2026. Ada kecurigaan akan politisasi kampus, dan ketakutan akan masa depan ekonomi nasional yang sedang dipertaruhkan di atas meja eksperimen bernama Prabowonomics.
Prabowo menawarkan visi heroik: pertumbuhan ekonomi 5-8%, kedaulatan pangan, hilirisasi, melawan “greedinomics” dan “kapitalisme negara” untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Namun, baru seumur jagung, strategi ini justru menghadirkan buah simalakama yang pahit. Satu sisi, menjanjikan kemakmuran rakyat; di sisi lain, justru terjebak dalam inefisiensi struktural, arogansi birokrasi, dan bayang-bayang konflik kepentingan.
Negara yang “Haus”
Pilar utama Prabowonomics adalah Danantara (Dana Anagata Nusantara), sebuah sovereign wealth fund raksasa yang digadang-gadang akan mengelola aset triliunan dolar. Harapannya, Danantara menjadi mesin investasi strategis. Namun, memasuki awal 2026, wajah Danantara justru muram. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menjadi alarm pertama. Meski telah disuntik dana segar dari Danantara, maskapai pelat merah ini masih mencatat kerugian besar.
Klaim manajemen bahwa kerugian tersebut adalah “warisan 2025” sebelum intervensi penuh Danantara mungkin benar secara teknis, namun secara psikologis pasar, dipandang sebagai kegagalan branding. Problem grounded pesawat akibat beban sewa (leasing) yang membengkak menunjukkan bahwa Danantara saat ini belum menjadi solusi ajaib, melainkan sekadar “perban” pada luka gangren BUMN kita.
Kegagalan ini mengingatkan kita pada kritik Mariana Mazzucato dalam bukunya The Entrepreneurial State (2013). Mazzucato berargumen bahwa negara memang harus berinovasi, namun risiko kegagalan sering kali ditanggung oleh publik sementara keuntungan diambil oleh segelintir pihak. Dalam konteks Danantara, jika tata kelola tidak transparan, Indonesia hanya akan terjebak dalam state capitalism yang tidak efisien, di mana investasi negara justru menjadi beban fiskal yang mencederai kepercayaan investor global.
MBG si Anak Emas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah “anak emas” Prabowonomics. Targetnya ambisius: memberi makan 82,9 juta warga pada akhir 2026. Namun, realitanya justru berdarah-darah. Dalam dua bulan pertama 2026 saja masih terdapat lonjakan kasus keracunan masal, tercatat 4.755 siswa menjadi korban. Rata-rata bulanan korban keracunan di tahun 2026 naik 42,56% dibandingkan tahun 2025.
Ironinya, di tengah jerit siswa yang mual dan muntah, muncul fenomena “flexing” dari pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang memamerkan pendapatan jutaan rupiah per hari. Lebih miris lagi, ada arogansi birokrasi di mana orang tua siswa dilaporkan ke polisi hanya karena memviralkan temuan belatung dalam makanan MBG.
Simalakamanya makin nyata saat kita melihat struktur APBN 2026. Dana MBG menyerap Rp223,5 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun. Artinya, hampir sepertiga dana pendidikan kita digunakan untuk “urusan perut”, yang secara administratif memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menggerus anggaran fungsi pendidikan murni. Di sini, pemerintah terjebak dalam dilema Opportunity Cost.
Meminjam teori Human Capital dari Gary Becker (1964), investasi pada gizi memang penting, namun jika ia mengorbankan kualitas pendidikan formal dan dilakukan dengan tata kelola yang korup, maka impian Indonesia Emas hanyalah utopia di atas tumpukan ompreng bernyawa bisnis.
Bayang-Bayang “Tangan Besi”
Prabowonomics juga mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tujuannya mulia: penguatan ekonomi akar rumput. Namun, pendekatannya justru tampak sangat militeristik. Keterlibatan TNI dalam mengelola urusan sipil yang bukan kompetensinya menciptakan gesekan di lapangan. Laporan tentang penyerobotan lahan, hingga rencana merobohkan sekolah demi KDMP menciptakan pilu di hati rakyat.
Ketidakkonsistenan juga terlihat pada kebijakan impor. Di satu sisi meneriakkan “Cintai Produk Dalam Negeri”, namun di sisi lain, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara justru mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India (Tata Motors dan Mahindra) untuk operasional KDMP. Langkah diam-diam membeli puluhan ribu motor khusus berlogo Badan Gizi Nasional tanpa transparansi publik mempertegas bahwa Prabowonomics sedang mengalami krisis identitas antara nasionalisme ekonomi dan ketergantungan impor yang pragmatis.
Retorika Hilirisasi dan Anti-Greedinomics
Hilirisasi memang menjadi motor penggerak ekonomi dengan investasi kuartal III-2025 mencapai Rp97,8 triliun. Namun, mari kita bedah secara kritis. Hilirisasi kita saat ini masih terjebak pada produk “setengah jadi” (seperti Nickel Pig Iron). Kita masih mengimpor produk jadi dari luar negeri. Ketergantungan pada Investor dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor smelter membuat lapangan kerja lokal tidak terserap maksimal.
Belum lagi masalah lingkungan dan K3. Kejar tayang produksi sering kali mengabaikan keselamatan nyawa pekerja. Daud, dkk., (2024) dalam risetnya “Green Resource Nationalism in Southeast Asia”, menyebutkan bahwa hilirisasi tanpa perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja yang kuat hanya akan melahirkan “resource curse” model baru, di mana kekayaan alam dikuras, namun masyarakat lokal hanya mendapatkan limbah dan upah minimum.
Prabowo juga dengan gagah memamerkan keberhasilannya menutup 1.000 tambang ilegal dan menyerang fenomena “greedinomics” atau ekonomi yang didorong ketamakan pengusaha rakus. Namun, argumen ini bagaikan pedang bermata dua. Publik mengetahui bahwa sang Presiden melalui PT Nusantara Energy menguasai puluhan ribu hektar konsesi batubara melalui berbagai anak perusahaan seperti PT Nusantara Kaltim Coal, PT Kaltim Nusantara Coal dan enam PT lainnya. Bagaimana mungkin kita memberantas “pengusaha rakus” jika regulatornya sendiri adalah aktor utama dalam industri ekstraktif tersebut?
Menu Untuk Prabowo
Prabowonomics saat ini berada di persimpangan jalan. Jika tidak dibenahi, maka akan menjadi sejarah kegagalan “populisme ekonomi” yang mahal harganya.
Apa langkah solutifnya? Pemerintah perlu melakukan audit total MBG dengan menghentikan arogansi SPPG dan kembalikan standar kesehatan pada ahlinya. Kedua, transparansi Danantara, jangan menjadikannya sebagai keranjang sampah untuk menutupi inefisiensi BUMN. Perlu pengawasan independen setingkat KPK untuk memantau arus investasi. Ketiga, hilirisasi berkeadilan, geser fokus dari sekadar “angka investasi” menjadi “serapan tenaga kerja lokal” dan perlindungan lingkungan yang ketat. Terakhir, pemutusan konflik kepentingan. Presiden dan jajaran menteri harus benar-benar melepaskan afiliasi bisnis mereka agar kebijakan “pemberantasan praktik ilegal” tidak dipandang sebagai upaya “pembersihan kompetitor”.
Kita tidak butuh ekonomi yang hanya pamer angka di forum internasional. Kita butuh ekonomi yang bersifat inklusif. Ekonomi yang membuka peluang bagi semua, bukan ekonomi ekstraktif yang hanya menguntungkan elite di atas penderitaan rakyat yang dipaksa memakan menu berbelatung atas nama “gizi gratis”. Prabowonomics jangan sampai menjadi simalakama yang mematikan, tetapi harus menjadi jamu pahit yang menyehatkan bangsa.
————— *** ————–
