Surabaya, Bhirawa
Menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang diprediksi memuncak pada Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah sigap. Melalui Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center, Selasa (7/4), Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk bergerak proaktif memetakan risiko, tidak menunggu bencana terjadi.
Rakor yang dihadiri Bupati/Wali Kota, Forkopimda, dan berbagai instansi terkait ini menekankan mitigasi berbasis data. Gubernur Khofifah menegaskan respons terhadap perubahan iklim tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus terukur dan cepat.
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi bencana mari kita antisipasi bersama mulai saat ini. Materi teknis dari narasumber harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Peringatan BMKG: Kemarau Bisa Capai 240 Hari
Rakor ini dilandasi prediksi cuaca yang mengkhawatirkan. BMKG Kelas I Juanda memproyeksikan musim kemarau mulai lebih awal pada Mei di 56,9 persen wilayah Jatim, memuncak Agustus di 70,9 persen wilayah. Durasinya pun diprediksi sangat panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Data juga menunjukkan 92–97 persen bencana di Jatim periode 2022–2025 bersifat hidrometeorologi, dengan 121 kejadian di triwulan pertama 2026 didominasi angin kencang dan banjir. Ini menegaskan bahwa perubahan iklim adalah realitas yang harus dihadapi.
Sektor Pertanian Terancam, 921 Ribu Hektare Sawah Berisiko
Dampak terberat diprediksi menimpa sektor pertanian. Dari total 1,2 juta hektare lahan sawah, sekitar 921 ribu hektare atau 76,7 persen berpotensi terdampak kekeringan, terutama sawah tadah hujan yang mencapai 40,4 persen. Padahal, Pemprov menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026.
“Manajemen air dan mitigasi kekeringan menjadi kunci menjaga produktivitas dan ketahanan pangan, terutama di periode Mei dan Agustus,” tegas Khofifah. Ia juga menyoroti hubungan erat kekeringan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saling memperparah kerusakan lingkungan.
Strategi Terpadu dan Instruksi Kepala Daerah
Menghadapi skenario ini, Pemprov Jatim menyusun strategi terpadu. Untuk karhutla, meliputi pencegahan dini lewat early warning system (EWS), respons cepat, dan penegakan hukum. Sementara untuk kekeringan, fokus pada optimalisasi waduk/embung, pemetaan desa rawan, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, dan fasilitasi pompanisasi.
Gubernur menginstruksikan kepala daerah segera menyusun plan of action berdasarkan pemetaan wilayah masing-masing.
“Proaktif memetakan wilayah tanpa menunggu bencana terjadi,” pintanya. Ia juga mengimbau masyarakat bijak menggunakan air dan tidak membakar lahan atau sampah.
Apresiasi BNPB: Jatim Contoh Mitigasi Efektif
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati memberikan apresiasi tinggi, mencontohkan penanganan erupsi Semeru 2025 yang nihil korban jiwa sebagai bukti efektivitas mitigasi Jatim.
“Itu contoh konkret bahwa mitigasi berhasil. Saya harap Jatim menjadi contoh nasional, dengan anggaran pra-bencana, mitigasi, dan pencegahan yang diperbesar,” ujarnya.
Menutup rakor yang dimoderatori Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Khofifah kembali menekankan sinergi.
“Mari kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau 2026.” [aya.kt]
