Bondowoso, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) terus mematangkan langkah strategis guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dinas BSBK diketahui telah memetakan rencana penanganan jalan skala besar yang diproyeksikan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan hasil inventarisasi serta koordinasi intensif dengan para camat di seluruh wilayah Bondowoso, tercatat sebanyak 134 lokasi prioritas telah masuk dalam daftar rencana pengerjaan.
Program ini dirancang dengan prinsip pemerataan. Paket penanganan jalan akan tersebar di 23 kecamatan se-Kabupaten Bondowoso.
Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Anshori, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons konkret pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk keluhan yang disampaikan melalui media sosial.
“Kami mendengar dan mencatat setiap keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan. Rencana pengerjaan di 134 titik ini adalah upaya kami untuk memastikan mobilitas ekonomi dan sosial warga tidak terhambat,” ujarnya, Minggu (29/3).
Anshori juga memberikan klarifikasi terkait pembagian kewenangan jalan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat. Ia menjelaskan, tidak seluruh kerusakan jalan di wilayah Bondowoso menjadi tanggung jawab teknis Dinas BSBK.
Secara administratif, jalan terbagi menjadi tiga kategori, yakni jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Dinas BSBK Bondowoso memiliki kewenangan penuh terhadap jalan kabupaten serta sebagian jalan desa yang telah masuk dalam database resmi pemerintah daerah.
Berdasarkan data terbaru, total panjang jalan yang berada di bawah kewenangan Dinas BSBK mencapai 1.039,646 kilometer. Angka tersebut terdiri dari 383 ruas jalan kabupaten dan lebih dari 400 ruas jalan desa.
Untuk tahun berjalan, pemerintah menargetkan penanganan sepanjang 35 kilometer melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan. Di sisi lain, pemeliharaan rutin tetap dioptimalkan dengan target cakupan mencapai 70 kilometer.
Dalam implementasinya di lapangan, Dinas BSBK menerapkan dua metode pengaspalan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Aspal hotmix digunakan untuk penanganan skala besar, khususnya pada ruas jalan dengan volume kendaraan tinggi. Sementara itu, aspal dingin (cold mix) dioptimalkan untuk pemeliharaan rutin guna memastikan lubang jalan dapat tertutup dengan cepat dan efisien.
Untuk meningkatkan efisiensi kerja, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga merencanakan pengadaan alat pencampur aspal mobile. Namun demikian, menurut Anshori, terdapat penyesuaian dalam mekanisme penganggaran.
Awalnya, rencana pengadaan alat tersebut dianggarkan melalui APBD murni. Namun, berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi, anggaran dialihkan ke mekanisme Perubahan Anggaran.
Meski begitu, ia memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai regulasi demi memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. [san.gat]
