Pemprov, Bhirawa
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada dalam posisi siaga menyusul memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim.
Emil menegaskan, Pemprov Jatim siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat, khususnya dalam hal penyediaan informasi terkait keluarga PMI di daerah asal apabila dibutuhkan untuk proses identifikasi maupun komunikasi.
“Kita memberikan dukungan kepada pemerintah pusat apabila ada kebutuhan informasi mengenai keluarga yang perlu dihubungi di kampung halaman. Ini penting untuk memastikan identifikasi, termasuk kemungkinan ada warga yang tidak masuk dalam data PMI tetapi berada di kawasan tersebut,” ujar Emil usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (9/3).
Ia menjelaskan, proses pendataan dan identifikasi PMI dilakukan melalui kombinasi data dari perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri serta basis data Kementerian Pekerja Migran.
Salah satunya melalui sistem Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) yang digunakan untuk memantau keberadaan PMI.
Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2022–2026, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur masih berada di kawasan Timur Tengah. Sebagian besar bekerja di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, disusul Turki sebanyak 958 orang dan Qatar sebanyak 638 orang.
Sementara itu, di wilayah yang dekat dengan titik konflik tercatat terdapat 13 PMI di Yordania serta 1 PMI di Lebanon. Terkait kemungkinan evakuasi, Emil menegaskan bahwa seluruh informasi resmi akan disampaikan oleh pemerintah pusat agar koordinasi tetap berjalan efektif.
“Perihal evakuasi biar diumumkan oleh pemerintah pusat. Situasinya tidak sederhana dan operasinya tentu memiliki risiko. Saya rasa lebih baik disampaikan melalui satu pintu,” tegasnya.
Menurut Emil, perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Dengan jumlah PMI asal Jawa Timur yang cukup besar di kawasan tersebut, keselamatan warga menjadi prioritas utama.
Pemprov Jatim, lanjut Emil, terus melakukan pemantauan perkembangan situasi serta siap membantu koordinasi dengan pemerintah pusat apabila diperlukan, terutama untuk memastikan perlindungan dan keselamatan PMI asal Jawa Timur yang berada di wilayah terdampak konflik. [geh.dre]
