Kota Mojokerto, Bhirawa
Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045 serta Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto, Selasa (10/3).
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Prof. Dr. Lilik Sugiharti, SE, M.Si., yang memberikan evaluasi dan masukan terkait indikator kependudukan serta kerangka berpikir pembangunan yang akuntabel.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya keselarasan antara program dan anggaran yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki orientasi hasil (outcome) yang jelas bagi masyarakat.
“Pembangunan kependudukan harus terukur. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami fungsi dan indikator kinerja pada unit kerjanya masing-masing agar akuntabilitas kinerja instansi terus meningkat,” ujar wali kota yang akrab disapa Ning Ita.
Menurutnya, penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan ini menitikberatkan pada integrasi program antar OPD. Hal ini penting karena isu kependudukan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah.
Melalui diskusi bersama narasumber ahli, Ning Ita berharap setiap OPD dapat membedah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara lebih mendalam untuk memastikan keselarasan antara kegiatan yang direncanakan dengan target capaian kinerja.
“Kita harus bersinergi. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk mempertajam program agar target-target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan dapat tercapai secara maksimal dan akuntabel,” pungkasnya. [oky.min]
