“Tanpa pengendalian diri, saling serang itu akan terus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan dan keselamatan warga sipil, serta terhadap perdamaian dan stabilitas regional dan global”
Jakarta, Bhirawa
Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil.
Tidak hanya warga biasa, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei pun menjadi salah satu yang gugur dalam rangkaian serangan itu, seperti dikonfirmasi oleh televisi pemerintah Iran.
Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Bahkan, sejumlah bandara internasional di kawasan itu ikut terdampak serangan.
Dalam hitungan jam setelah eskalasi konflik antara Iran dan koalisi AS-Israel, sebagian besar negara-negara Timur Tengah pun menutup wilayah udaranya.
Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Irak, Oman, dan Kuwait termasuk di antara negara yang membatasi atau menutup operasional ruang udara setelah serangan rudal dan drone terjadi di kawasan tersebut.
Selanjutnya, Iran juga menempuh langkah lainnya dengan menutup Selat Hormuz. Seorang komandan senior dari Garda Revolusi Iran pada Senin (2/3) mengatakan Selat Hormuz telah ditutup dan memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba melintasi jalur air tersebut akan menjadi sasaran.
Alhasil, konflik pascaserangan Israel-AS ke Iran yang meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah itu bukan hanya mengakibatkan korban jiwa yang terus bertambah, tetapi juga berpotensi mengganggu perekonomian global.
Wilayah udara di sebagian besar Timur Tengah yang tidak dapat dilalui untuk penerbangan sipil tentu mengganggu lajunya aktivitas ekonomi dan sosial.
Selain itu, banyak negara mulai merasakan dampak ekonomi dari meningkatnya serangan udara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, ketika kapal-kapal tanker minyak masih tertahan di sekitar Selat Hormuz, salah satu koridor energi paling vital di dunia.
Beberapa operator pelayaran menghentikan transit melalui selat tersebut di tengah melonjaknya biaya asuransi dan meningkatnya kekhawatiran keamanan.
Segala dampak buruk yang ditimbulkan dari konflik tersebut membuat negara-negara di seluruh kawasan di dunia mendorong, bahkan menekan, pihak-pihak yang berkonflik untuk segera menurunkan ketegangan dan menahan diri.
Respons ASEAN
Seruan untuk menahan diri dan mengedepankan perundingan dengan tegas disampaikan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Kamboja.
Lewat pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Rabu (4/3), kawasan yang menempati posisi ke-3 terpadat di dunia itu menyatakan keprihatinan serius atas eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kawasan dengan total populasi mencapai lebih dari 680 juta jiwa ini juga menyerukan gencatan senjata serta deeskalasi melalui diplomasi, meskipun mayoritas anggota tidak mengutuk serangan itu secara langsung.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan mematuhi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mereka menyayangkan peningkatan konflik tersebut karena terjadi di tengah perundingan nuklir secara tidak langsung antara AS dan Iran, yang dimediasi oleh Oman.
Kekhawatiran akan keselamatan warga negara mereka di kawasan Timur Tengah, serta perlunya stabilitas regional menjadi perhatian utama ASEAN.
Masing-masing mulai melakukan kesiapsiagaan, memperhitungkan dampak ekonomi untuk menyiapkan respons cepat dan langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak ekonomi, sambil memantau dengan cermat perkembangan eskalasi di Timur Tengah.
Indonesia menekankan kesiapannya untuk berperan sebagai mediator bagi para pihak yang berkonflik. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Selain itu, Dubes Indonesia untuk Iran dan negara-negara Timur Tengah telah melakukan koordinasi intensif dengan komunitas internasional guna mendorong jalur diplomasi dan mengedepankan penyelesaian damai.
Malaysia dan Brunei Darussalam mengecam serangan AS-Israel ke Iran. Negeri jiran menegaskan bahwa dunia tidak perlu perang baru.
Singapura menyatakan kekhawatiran mendalam dan memperketat pengamanan di pos-pos pemeriksaan perbatasan sambil memantau perkembangan situasi secara intensif.
Filipina menekankan keselamatan warganya yang berada di Timur Tengah, memastikan koordinasi dengan pemerintah setempat dan menyiapkan langkah-langkah evakuasi jika diperlukan.
Thailand juga menyiapkan rencana evakuasi, memperkuat keamanan, dan memberikan arahan kepada warganya agar tetap waspada.
Vietnam menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap eskalasi konflik dan mendorong semua pihak untuk menahan diri, mengutamakan keselamatan warga, serta melanjutkan jalur diplomasi.
Sementara itu, Kamboja mendesak pengendalian diri dan menekankan perlunya dialog untuk mencegah konflik meluas.
Respons ASEAN menunjukkan kesadaran kolektif akan risiko yang ditimbulkan dari konflik ini, baik terhadap keselamatan warga negara maupun dampak ekonomi regional.
Seruan untuk suara kolektif D-8
Kecaman keras terhadap serangan AS-Israel ke Iran juga datang dari sebagian negara anggota Developing Eight (D-8), yakni Malaysia, Turki, Pakistan, dan Iran.
Turki menilai serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyerukan diplomasi serta gencatan senjata. Demikian juga Malaysia dan Pakistan mendesak diplomasi dan menyerukan penghentian eskalasi.
Dalam harapannya, Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi ingin D-8 secara kolektif dan tegas mengecam serangan yang dilakukan AS-Israel kepada Iran. Kecaman seperti itu oleh negara‑negara berkembang, khususnya anggota D‑8, adalah penting untuk menunjukkan dukungan terhadap kedaulatan dan keamanan Iran.
Dalam pernyataannya, Malaysia menyoroti potensi negara-negara D-8 untuk membantu pemulihan pascakonflik di kawasan Timur Tengah. Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif fokus pada penurunan ketegangan dan upaya diplomasi. Inisiatif Indonesia untuk menjadi mediator pun didukung oleh Malaysia dan diapresiasi oleh Iran.
D-8 merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang beranggotakan negara-negara berkembang dengan populasi besar, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan sejak Desember 2024, Azerbaijan. Didirikan pada 1997, forum ini fokus meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Koordinasi antaranggota diharapkan dapat memperkuat posisi kolektif negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis internasional.
Sementara itu, hanya sehari sebelum serangan militer besar yang dilakukan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026, Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan kekhawatiran atas ancaman yang meningkat terhadap Iran dan mengecam setiap tindakan yang melanggar kedaulatan negara.
OKI menekankan setiap penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat termasuk Iran merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Sebagai organisasi yang menghimpun negara-negara Muslim, OKI menyerukan penahanan diri dan mengedepankan langkah-langkah diplomasi untuk meredam ketegangan di Timur Tengah.
Hal serupa juga ditekankan oleh PBB, yang mendesak deeskalasi segera dan penghentian permusuhan di Timur Tengah, dengan semua pihak berkonflik hendaknya kembali ke meja perundingan.
Desakan deeskalasi
Konflik Israel-AS-Iran yang meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah telah menimbulkan keprihatinan global. Tekanan diplomatik dari negara-negara ASEAN, D-8, OKI, dan PBB menunjukkan upaya kolektif untuk menahan ketegangan, mengutamakan keselamatan warga sipil, dan mencegah dampak ekonomi yang lebih parah.
Tanpa pengendalian diri, saling serang itu akan terus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan dan keselamatan warga sipil, serta terhadap perdamaian dan stabilitas regional dan global.
Upaya mediasi terus disuarakan dari berbagai belahan dunia. Menghentikan aksi militer adalah hal mutlak untuk mencegah ketegangan semakin memanas.
Seruan internasional untuk menahan diri, menurunkan ketegangan, dan membuka jalur diplomasi menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, organisasi internasional dan beberapa negara besar mendorong agar konflik ini tidak berkembang menjadi perang regional. Bantuan kemanusiaan, jalur komunikasi darurat, serta koordinasi untuk evakuasi warga sipil menjadi agenda mendesak.
Dalam konteks geopolitik dan ekonomi global, kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik bersenjata di satu wilayah dapat memiliki efek domino yang luas.
Koordinasi diplomatik, seruan menahan diri, dan kesiapsiagaan negara-negara di kawasan menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana kemanusiaan dan ekonomi yang lebih besar. [ant.kt]
