Oleh :
Sutawi
Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Malang,
Anggota Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting di NTT
Indonesia berduka. YBR (10 tahun), seorang siswa kelas IV SD asal Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan tewas gantung diri lantaran orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen seharga Rp10 ribu. Sebelum tragedi, YBR dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh sekolah sebesar Rp1,2 juta. Kondisi ekonomi keluarga YBR tergolong sangat miskin. YBR tinggal bersama nenek di pondok bambu sempit berukuran 2×3 meter, ayahnya merantau ke Kalimantan selama 10 tahun tanpa kabar, dan ibunya tidak tinggal bersama. Keluarga tersebut diduga tidak pernah menerima bantuan tunjangan kemiskinan.
Provinsi NTT termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, tingkat kemiskinan NTT mencapai 18,60%(sekitar 1,09 juta) penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk di antaranya 2,82% kemiskinan ekstrem. Besarnya angka kemiskinan tersebut didasarkan pada Garis Kemiskinan sebesar Rp549.607/kapita/bulan atau Rp3.102.215/rumah tangga miskin/bulan. Besarnya angka kemiskinan di NTT tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor alam, manusia,makanan, budaya, kelembagaan, dan birokrasi yang saling berkelindan.
Pertama, kemiskinan alami (kemiskinan karena faktor alam). NTT memiliki iklim semi-arid (kering) dengan curah hujan rendah dan musim kemarau panjang hingga delapan bulan per tahun. Kondisi ini membuat ketersediaan air dan kesuburan tanah sangat terbatas, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian tadah hujan. Sebanyak 88,12 persen penduduk miskin di NTT tinggal di wilayah pedesaan, di mana lebih dari 60% lahan tergolong lahan kritis. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya dan karakteristik geografis wilayah pedesaan membuat sektor pertanian menjadi pekerjaan utama penduduk. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang tertinggi sebesar 49,06 persen. Sektor pertanian menjadi pilihan utama bagi tenaga kerja di NTT karena terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor lain, seperti industri dan jasa. Rata-rata pendapatan petani di NTT sangat rendah, yaitu sekitar Rp750.000-1.000.000 per per bulan. Pendapatan rendah ini sangat memprihatinkan karena sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 28,87% terhadap PDRB NTT.
Kedua, kemiskinan insani (kemiskinan karena faktor sumber daya manusia). Kemiskinan di NTT tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Rata-rata lama sekolah penduduk NTT baru mencapai 8,1 tahun (setara kelas 2 SMP). Rendahnya pendidikan berdampak pada terbatasnya keterampilan, rendahnya literasi finansial, dan minimnya peluang kerja di sektor formal.Angka pengangguran terbuka yang mencapai 92 ribu orang dan terbatasnya lapangan kerja lokal memicu tingginya mobilitas pekerja ke luar negeri. NTT termasuk dalam daftar 10 provinsi di Indonesia yang mengirim jumlah tenaga kerja migran terbanyak. Sepanjang 2025 NTT mengirim sebanyak 4.163 pekerja migran Indonesia (PMI). Komposisi penempatan masih didominasi oleh pekerja berpendidikan sekolah dasar, dengan sekitar 90 persen gender perempuan dan 90 persen merupakan pekerja sektor domestik atau rumah tangga.
Ketiga, kemiskinan konsumsi (kemiskinan karena faktor makanan).Masalah kesehatan dansalah konsumsi (miskonsumsi) makanan memperparah keadaan kemiskinan di NTT.Tingginya angka stunting (37,9%) menyebabkan generasi muda tumbuh dengan kemampuan fisik dan kognitif terbatas.Kondisi ini diduga berkaitan dengan kebiasaan konsumsi sirih-pinang penduduk NTT. NTT setiap tahunnya membeli pinang dari berbagai wilayah lain di Indonesia hampir mencapai Rp 1 triliun (Pos Kupang.com, 25 Oktober 2025). Kebiasaan konsumsi sirih-pinang bisa menggantikan atau mengganggu konsumsi makanan bernutrisi atau mengubah pola makan (misalnya kurang konsumsi lauk-pauk sumberprotein). Studi di Sumba menemukan bahwa wanita yang memiliki kebiasaan konsumsi sirih-pinang menunjukkan prevalensi anemia cukup tinggi: dari sampel 50 orang WUS, 24 orang (48 %) mengalami kadar hemoglobin. Penelitian juga menemukan bahwa konsumsi protein dan zat besi (Fe) pada kelompok yang mengunyah sirih-pinang sangat rendah (misalnya 98 % defisit protein, 100 % defisit zat besi dalam satu ukuran pengukuran). Kombinasi antara rendahnya pendidikan dan kesehatan menimbulkan lingkaran kemiskinan antargenerasi, yang sulit diputus tanpa intervensi serius di bidang pembangunan manusia.
Keempat, kemiskinan tradisi (kemiskinan karena faktor budaya). Budaya di NTT sangat kaya, namun sebagian nilai sosialnya secara tidak langsung berkontribusi pada kemiskinan. Tradisi pesta adat dan sistem belis (mas kawin) sering menuntut biaya besar, membuat banyak keluarga berutang atau menjual aset produktif untuk menjaga kehormatan sosial. Penduduk NTT banyak menghabiskan uang seperti prosesi baptis, pesta adat, dan perayaan ulang tahun. Masyarakat menganggap pesta lebih penting daripada daripada membeli makanann sehat dan bergizi untuk keluarga.Selain itu, pola hidup subsisten atau bekerja sekadar untuk bertahan hidup, bukan untuk mengakumulasi modal, masih melekat kuat di banyak komunitas pedesaan. Dalam beberapa masyarakat, ternak (sapi, kuda, atau babi) lebih dianggap simbol status sosial, bukan aset ekonomi produktif. Sementara nilai kolektivisme dan solidaritas sosial tinggi sering membuat individu sulit menabung karena tekanan moral untuk berbagi. Budaya demikian menjadikan kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga hasil dari sistem nilai yang belum sepenuhnya mendukung perilaku ekonomi produktif.
Kelima, kemiskinan institusi (kemiskinan karena faktor kelembagaan). Lemahnya peran lembaga publik dan ekonomi menjadi penyebab penting kemiskinan. Banyak program pengentasan kemiskinan tidak terintegrasi antarinstansi, tumpang tindih, atau berhenti di tingkat administrasi. Lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi dan BUMDes masih banyak yang tidak aktif atau tidak dikelola secara profesional. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas, sehingga banyak warga di desa terpaksa bergantung pada rentenir lokal dengan bunga tinggi. Lembaga adat dan gereja yang seharusnya memiliki peran besar dalam menggerakkan perubahan sosial-ekonomi masyarakat juga belum sepenuhnya diintegrasikan dalam strategi pembangunan. Akibatnya,kelembagaan yang seharusnya menjadi penggerak kesejahteraan justru menjadi mata rantai lemah dalam sistem pembangunan.
Keenam, kemiskinan birokrasi (kemiskinan karena faktor administrasi pemerintahan). Tragedi yang menimpa YBR menjadi bukti nyata kegagalan sistem administrasi dalam menangani kemiskinan. Meski telah menetap selama 11 tahun di Desa Jerebu’u, Kabupaten Ngada, keluarga ini tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) apa pun karena KTP sang ibu masih beralamat di kabupaten berbeda.Akibat kendala administrasi tersebut, keluarga YBR tidak terdaftar dalam data kemiskinan daerah, sehingga mereka tidak tersentuh bantuan meski hidup dalam kemiskinan ekstrem dan terjerat utang koperasi sebesar Rp8 juta. ***
————– *** —————