Oleh:
Dr. Hendrizal
Dosen Pascasarjana Prodi S2 Pendidikan Dasar-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang
Slogan ‘Indonesia Emas 2045’ bukan sekadar janji angka. Ia adalah undangan kerja kolektif. Di balik ambisi ekonomi dan target posisi dunia, tersimpan sebuah fakta demografis yang tak bisa kita abaikan: jumlah dan kualitas sumber daya manusia menentukan seberapa jauh bangsa ini melesat. Kini, kaum muda (yang hari ini masih berjuang di bangku sekolah, kampus, dan ruang kerja) adalah aktor utama yang akan mengisi era itu. Kita tidak punya luxury untuk bersikap pasif.
Jika proyeksi menjadi kenyataan, populasi Indonesia akan terus bertambah hingga mencapai kisaran lebih dari 300 juta pada 2045. Ini sebuah bonus demografi yang memberi kesempatan besar jika dipersiapkan, tapi bisa berubah menjadi beban bila persiapan abai. Proyeksi nasional menempatkan angka 318,9 juta ke 2045. Yang lebih penting bukan angka absolutnya, melainkan komposisi umur dan kualitas sumber daya manusia yang menentukan kapasitas produktif negara. Tanpa investasi serius pada pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja, ’emas’ itu mudah pudar.
Realitas kerja kaum muda menunjukkan celah yang harus ditutup segera. Tingkat pengangguran kaum muda (usia 15-24) sekitar 13% pada 2024. Ini bukan sekadar statistik, melainkan puluhan juta potensi yang belum tersalurkan. Sementara sebagian besar generasi muda siap belajar dan bekerja, pasar kerja belum sepenuhnya mampu menyerap atau memberi ruang bagi talenta baru dengan kualitas yang relevan. Jika persoalan ini tidak ditangani, bonus demografi bisa berbalik menjadi masalah sosial dan ekonomi.
Masalah lain yang acap luput dari perhatian adalah besarnya sektor informal: lebih dari separuh angkatan kerja kita berada di pekerjaan informal, yakni 59% pada Februari 2024. Ketika pekerjaan resmi dan layak tidak tersedia, banyak anak muda terpaksa masuk ke sektor serba tidak pasti: usaha mikro tanpa jaminan sosial, pekerjaan kontrak, atau pekerjaan platform yang seringkali berbayar rendah. Pekerjaan informal bisa menjadi batu loncatan, tapi bila menjadi jalan permanen tanpa proteksi dan kesempatan naik kelas, ia justru memerangkap generasi muda dalam siklus rentan.
Di ranah pendidikan, ada kemajuan rasio partisipasi pendidikan tinggi (gross enrollment) bergerak naik dan kini mendekati angka 45%. Namun tampaknya kualitas, relevansi, dan pemerataan masih jauh dari ideal. Angka masuk perguruan tinggi yang tumbuh menandakan keinginan kuat kaum muda untuk belajar, namun jumlah lulusan tanpa keterampilan yang dibutuhkan pasar dan jurusan yang tidak sesuai kebutuhan industri menjadi persoalan tersendiri. Pendidikan tinggi harus berubah: bukan sekadar menaikkan angka, tapi menyesuaikan kurikulum dengan tantangan abad ke-21 dalam teknologi, kewirausahaan, dan literasi kritis.
Yang sering dilupakan adalah dimensi nilai dan budaya politik. Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal GDP per kapita. Ia juga soal bagaimana kita hidup bersama dalam ruang publik yang majemuk. Di sini Pancasila seharusnya menjadi panduan praktis: mengamalkan ketuhanan yang inklusif, kemanusiaan yang menghormati martabat, persatuan yang merangkul perbedaan, musyawarah sebagai cara menyelesaikan masalah, dan keadilan sosial untuk semua. Tapi, harap dicatat, Pancasila tidak bekerja otomatis. I mesti dilatih sejak kecil, dibiasakan dalam organisasi pemuda, kampus, komunitas kerja, dan tentu dalam ruang digital yang kini menjadi medan utama interaksi anak muda.
Menyatukan perbedaan dimulai dari diri sendiri. Itu sederhana: mendengar lebih banyak, menyimak sebelum menilai, menahan diri dari serangan online yang mudah mengeskalasi, dan mengutamakan argumen berbasis data daripada emosi. Itu juga praktis: bergabung dalam kegiatan lintas kelompok, menginisiasi kolaborasi usaha antar-komunitas, atau mempraktekkan gotong-royong di lingkungan lokal. Kebiasaan kecil semacam ini jika diulang ribuan kali akan membangun modal sosial yang kokoh. Itulah modal yang tak tergantikan oleh modal finansial semata.
Namun kritik perlu disampaikan dengan tegas: kaum muda tidak bisa hanya dituntut bersikap. Mereka membutuhkan ekosistem seperti kebijakan pendidikan yang memprioritaskan vokasi dan STEM plus humaniora, akses pendanaan untuk startup dan koperasi pemuda, insentif bagi industri yang menyerap tenaga muda, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal. Selain itu, perlu ada reformasi politik yang mengurangi politik identitas dan memajukan politik gagasan: kampanye publik yang berbasis program, bukan serangan ad hominem. Tanpa tekanan dari basis pemilih muda dan aksi kolektif yang terorganisir, reformasi ini akan berjalan lambat.
Peran pemerintah, universitas, dan sektor swasta harus sinergis. Pemerintah menyediakan kebijakan, anggaran, dan regulasi. Kampus merancang kurikulum relevan dan memperkuat penelitian terapan. Dunia usaha membuka ruang magang dan kerja praktis. Masyarakat sipil mengawasi dan memberi masukan kebijakan. Tapi semuanya akan sia-sia jika kaum muda sendiri tidak menanamkan disiplin intelektual dan etika kerja: kemampuan berpikir kritis, merespons data dengan akurat, dan bertindak dengan integritas.
Indonesia Emas 2045 adalah proyek kebangsaan yang menuntut perubahan berbasis bukti sekaligus pergeseran budaya. Untuk mencapai itu, kaum muda harus bersatu dalam perbedaan, bukan saling menjatuhkan. Perbedaan etnis, agama, atau politik bukanlah kelemahan. Mereka adalah bahan bakar kreativitas jika dikelola dengan baik. Mari jadikan pluralitas sebagai sumber solusi, bukan alasan konflik.
Akhirnya, tugas besar ini dimulai dari langkah kecil: membiasakan saling dukung, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari, dan menuntut kebijakan yang nyata. Jangan sekadar berharap pada masa depan. Bentuklah masa depan itu: dari kelas, komunitas, dan jejaring kerja.
Bila generasi muda hari ini memilih bersaing sehat, berbagi kapabilitas, dan bersama-sama memperkuat tatanan sosialnya, Indonesia Emas 2045 bisa menjadi warisan yang bukan hanya berkilau di angka-angka, tapi juga bermakna bagi rakyat banyak. Sadarlah!
- Dr. Hendrizal, S.IP., M.Pd. adalah dosen Pascasarjana Prodi S2 Pendidikan Dasar-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang.
–————– *** —————–