DPRD Kota Malang, Bhirawa
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, memberikan perhatian serius terhadap efisiensi pengelolaan Malang Creative Center (MCC).
Sebagai aset strategis ekonomi kreatif (ekraf), MCC diharapkan tidak terus-menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didorong bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurut Bayu, saat ini biaya operasional MCC mencapai angka yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp 7,5 miliar per tahun. Seluruh biaya tersebut saat ini masih sepenuhnya ditopang oleh dana APBD Kota Malang.
“Angka tersebut bukan jumlah yang kecil. Jika tidak dikelola dengan model bisnis yang adaptif dan progresif, potensi besar MCC sebagai pusat inkubasi, pelatihan, dan kolaborasi ekraf tidak akan optimal,” ujar Bayu Rekso Aji saat dikonfirmasi, Minggu (8/2) kemarin.
Belajar dari Solo Technopark
Komisi B menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan studi banding atau mempelajari model pengelolaan Solo Technopark.
Fasilitas serupa di Jawa Tengah tersebut dinilai berhasil karena telah berbentuk BLUD, sehingga mampu mandiri secara operasional. Bayu menjelaskan bahwa dengan skema BLUD, MCC akan memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih kuat.
Hal ini memungkinkan terbukanya peluang kerja sama dengan pihak swasta secara lebih luas tanpa meninggalkan fungsi sosialnya sebagai wadah komunitas.
“Kita ingin MCC bukan hanya menjadi gedung megah, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang hidup, produktif, dan mandiri,” tegas Politisi PKS tersebut.
Lebih lanjut, Bayu menilai pembentukan BLUD adalah langkah berani menuju kemandirian fiskal. Dengan status tersebut, MCC diproyeksikan bisa lebih agresif dalam:
1.Menjalin kemitraan strategis dengan sektor industri.
2.Menyelenggarakan pelatihan profesional yang kompetitif.
3.Mengelola coworking space dan program inkubasi berorientasi pasar.
“Prinsipnya sederhana, APBD jangan terus menjadi penopang utama. Kita ingin ekosistem ekraf di Kota Malang naik kelas. Itu membutuhkan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.n [mut.dre]