Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini digelae Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan DPRD Jawa Timur melalui Forum Konsultasi Publik.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, penyusunan perencanaan dilakukan secara berkesinambungan dan dimulai sedini mungkin agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah.
“Hari ini Bappeda bersama DPRD menyusun rancangan awal melalui forum konsultasi publik RKPD 2027. Ini proses yang berkesinambungan, di mana kita merencanakan 2026 sebaik-baiknya, sekaligus mulai merencanakan 2027 sedini mungkin,” ujar Emil, Rabu (28/1).
Menurut Emil, tema utama RKPD 2027 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan bencana. Tema tersebut dipilih karena pelayanan dasar harus tetap berjalan optimal dalam kondisi apa pun.
“Memprediksi kondisi ke depan secara akurat saat ini sangat menantang karena faktor alam dan dinamika global yang semakin berubah. Namun apa pun yang terjadi, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanggulangan bencana juga harus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat melalui sinergi lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Mantan Bupati Trenggalek ini, juga menyinggung adanya reformulasi kebijakan di tingkat pusat yang berdampak pada penyesuaian anggaran daerah. Pada tahun 2026, Emil menyebut Jawa Timur mengalami penyesuaian anggaran sekitar Rp2,8 triliun, sementara kondisi 2027 masih akan melihat kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Kita tidak tahu seperti apa di 2027, tapi reformulasi ini harus dijawab dengan sinergi. Bukan berarti pelayanan ke masyarakat berkurang, hanya proporsinya yang dibagi ulang antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Terkait tata kelola belanja daerah, Emil menegaskan Pemprov Jatim terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan hibah, perizinan, dan sistem anggaran.
“Upaya pembenahan tidak boleh berhenti. Setiap peristiwa menjadi masukan untuk menyempurnakan sistem,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin menyampaikan bahwa penguatan pelayanan dasar menjadi fokus utama pembangunan tahun 2027, sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah no 23 tahun 2024.
“Urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, urusan sosial, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Lima hal ini menjadi fokus RKPD 2027,” kata Yasin.
Ia menjelaskan, seluruh sektor tersebut penting, namun pemerintah akan memetakan mana yang paling mendesak untuk diprioritaskan, mengingat kemampuan fiskal daerah yang mengalami penyesuaian.
“Tentu semuanya penting, tetapi ada yang urgent. Itu yang akan kita petakan dan alokasikan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal,” ujarnya.
Yasin menegaskan, anggaran penanggulangan bencana tetap menjadi prioritas karena bencana secara langsung berdampak pada terganggunya pelayanan dasar. Oleh karena itu, pada RKPD 2027 akan dialokasikan belanja tidak terduga dalam jumlah signifikan.
“Jika terjadi bencana, gubernur bisa langsung mengambil langkah cepat, terutama untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat,” katanya.
Terkait proyeksi anggaran 2027, Yasin menyebut Pemprov Jatim masih menggunakan asumsi awal. Misalnya saja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat sekitar 5-10 persen, sementara dana transfer masih mengacu pada pagu tahun 2026.
“Kenaikan akan kita dorong dari PAD agar fiskal daerah tidak kedodoran,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim juga akan mengoptimalkan skema creative financing sesuai arahan Gubernur Jawa Timur dengan melibatkan dunia usaha dan industri (DUDI), masyarakat, perguruan tinggi, serta sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“PAD provinsi sebagian besar disumbang dari pajak kendaraan bermotor, sementara pajak lainnya berada di kabupaten/kota. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas Yasin. [ina.gat]