Pasuruan, Bhirawa
Sempat terhenti, Pemkot Pasuruan kembali meneruskan pengembvangan Jalan Lintas Utara pada 2026. Pemkot Pasuruan memastikan pembebasan lahan JLU akan kembali dilanjutkan tahun ini, dengan menyiapkan anggaran Rp 44 miliar sebagai langkah awal.
Bagi Pemkot Pasuruan, JLU bukan sekadar proyek infrastruktur. Jalan tersebut diproyeksikan menjadi pengungkit ekonomi wilayah utara yang selama ini tertinggal dibanding kawasan tengah dan selatan kota.
Di kawasan itulah Jalan Lingkar Utara (JLU) dirancang menjadi sebuah ruas strategis penegmbangan wilayah utara kota Pasuruan yang diyakini menjadi kunci pembuka pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus penghubung aktivitas industri, perdagangan dan permukiman pesisir.
“Tentu, JLU dirancang sebagai akses utama yang akan menggerakkan ekonomi kawasan utara,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien, Selasa (27/1).
Adapun, anggaran pembebasan lahan tersebut bersumber dari dana cadangan sebesar Rp 37 miliar dan tambahan APBD 2026 senilai Rp 7 miliar.
Skema pembiayaan diubah. Bila, sebelumnya mengandalkan berbagai kemungkinan pendanaan, kini proyek JLU direncanakan sepenuhnya dibiayai APBD secara bertahap.
Langkah ini diambil agar proses perencanaan lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal.
Terlebih, dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) harus mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan kepastian sumber pembiayaan sebagai syarat utama.
“Dengan skema bertahap, sumber pembiayaan lebih jelas dan sesuai kemampuan daerah,” papar Mochammad Amien.
Pada tahap 2026, pembebasan lahan belum mencakup seluruh trase JLU. Namun, pemerintah menargetkan lokasi yang direncanakan pada tahap awal dapat dituntaskan. Jika pembebasan lahan rampung, pembangunan fisik berupa pengurukan lahan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya melalui APBD.
JLU sendiri diperkirakan membutuhkan anggaran total hingga Rp 1 triliun, dengan kebutuhan pembebasan lahan sekitar Rp 267 miliar. Saat ini, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 25 persen.
Meski berjalan lambat, proyek JLU itu memiliki nilai strategis tinggi. Wilayah utara Kota Pasuruan selama ini dikenal sebagai kawasan dengan potensi besar.
Mulai dari industri, logistik, hingga pengembangan ekonomi pesisir. Namun terkendala keterbatasan akses jalan.
Kondisi tersebut juga sempat memicu keresahan warga. Pada November 2025, sejumlah elemen masyarakat mendatangi Kantor Wali Kota Pasuruan untuk mempertanyakan kelanjutan proyek JLU yang telah lama dinanti.
Sebelumnya, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan pembangunan JLU.
Namun, ia mengakui keterbatasan fiskal daerah membuat pelaksanaannya harus disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan keuangan.
“Saat ini ada aturan baru yang melarang pemerintah daerah menampung saldo terlalu besar dan tidak wajar. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal,” tandas Mas Adi, sapaan akrabnya. [hil.gat]