Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai menertibkan sempadan sungai di Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, sebagai langkah awal penanganan banjir yang berulang terjadi dalam dua tahun terakhir.
Penertiban sekaligus peninjauan lapangan dipimpin Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ bersama Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, Kamis (22/1).
Kegiatan tersebut melibatkan lintas perangkat daerah, di antaranya BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kominfo, DPKPP, serta Forkopimka Krejengan. Rombongan meninjau langsung kondisi sungai di Dusun Sumber Banger, Desa Opo-Opo, yang kerap meluap saat hujan deras.
Luapan sungai tersebut selama ini menggenangi permukiman warga di Dusun Sumber Banger dan Dusun Curah Kates, Desa Opo-Opo, serta Dusun Krajan, Desa Jatiurip. Selain monitoring kondisi fisik sungai, pemerintah daerah juga melakukan dialog langsung dengan warga terdampak.
Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menyampaikan, hasil asesmen sementara menunjukkan normalisasi sungai menjadi langkah paling mendesak untuk mengurangi risiko banjir ke depan.
“Kami bersama tim lintas perangkat daerah melakukan asesmen terpadu di wilayah Opo-Opo dan Jatiurip. Dari hasil sementara, pendangkalan sungai akibat sedimentasi menjadi penyebab utama banjir, sehingga normalisasi harus segera dilakukan,” ujarnya.
Menurut Fahmi, sedimentasi yang terjadi menyebabkan daya tampung sungai berkurang signifikan. Pemerintah daerah telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat untuk menurunkan alat berat guna mempercepat proses normalisasi.
“Alhamdulillah masyarakat sudah memberikan izin. Ini penting agar penanganan bisa segera dilakukan tanpa hambatan,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah juga menemukan sejumlah bangunan dan tanaman yang berada di sempadan sungai. Fahmi menegaskan, keberadaan bangunan di sempadan sungai tidak diperbolehkan karena berpotensi memperparah risiko banjir.
“Tadi kami sampaikan kepada warga bahwa sempadan sungai harus steril. Setelah diberikan pemahaman, masyarakat bisa menerima rencana penertiban ini,” jelasnya.
Terkait isu alih fungsi lahan, Fahmi menegaskan pemerintah daerah belum mengarah ke kebijakan tersebut. Fokus utama saat ini adalah penanganan sedimentasi dan penataan sempadan sungai.
“Belum sampai ke tahap alih fungsi lahan. Prioritas kita sekarang menyelesaikan persoalan sungai terlebih dahulu. Jika ada kebijakan lanjutan, tentu akan disosialisasikan,” tambahnya.
Di sela kegiatan, Wabup Fahmi dan Sekda Ugas juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir serta melihat langsung kondisi rumah warga yang sempat terendam.
Pemkab Probolinggo optimistis, melalui penanganan terintegrasi dan dukungan masyarakat, risiko banjir di wilayah Kecamatan Krejengan dapat ditekan secara bertahap dan berkelanjutan. (fir.dre)