32 C
Sidoarjo
Thursday, January 22, 2026
spot_img

Gus Ipul: Akurasi Data Jadi Kunci Penanganan Kemiskinan

Bojonegoro,Bhirawa.
Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peran strategis kepala desa dalam memastikan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar program penanganan kemiskinan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat Sosialisasi DTSEN di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Rabu (21/1).

Kegiatan itu dihadiri 28 Camat, 419 Kepala Desa dan 11 Kepala Kelurahan serta seluruh pilar sosial, guna memastikan program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Menurut Saifullah Yusuf, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

“Dulu semua punya data sendiri, jalan sendiri, evaluasi sendiri. Sekarang itu tidak boleh lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan data sosial ekonomi nasional kini sepenuhnya berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertugas membantu proses pemutakhiran data agar sesuai kondisi riil di lapangan.

“Data sebelum ke Jakarta itu ditandatangani oleh bupati dan wali kota. Artinya, kepala desa, RT, RW, dan operator desa punya peran yang sangat strategis,” kata Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan, data sosial bersifat dinamis sehingga keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci akurasi dan transparansi DTSEN.

Selain itu, Menteri Sosial menyoroti keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Menurutnya, masalah tersebut harus diselesaikan melalui perbaikan data bersama, bukan saling menyalahkan.

Berita Terkait :  Jadi Jujugan Wisatawan, Siapkan Langkah Strategis Amankan Libur Lebaran di Kota Batu

Sejalan dengan arah kebijakan sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial mengusung prinsip “bansos sementara, berdaya selamanya”. Bantuan sosial diharapkan tepat sasaran, diterima oleh yang berhak, dan mendorong penerima menjadi mandiri.

Seluruh program sosial kini mengacu pada pembagian desil yang ditetapkan BPS, dari desil satu (10 persen penduduk termiskin) hingga desil sepuluh. Kepala desa dan pendamping sosial diminta bekerja sama dengan BPS untuk memastikan warga yang masuk desil satu dan dua benar-benar sesuai kondisi lapangan.

Menutup arahannya, Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk “berjihad data” demi menghadirkan keadilan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di Indonesia. [bas.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru