Oleh:
Dr.IG.NG.INDRA S RANUH
Analis Kebijakan Publik
Dalam diskursus reformasi birokrasi Indonesia, pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi dapat dipahami sebagai aktivitas teknokratis yang berdiri sendiri.Ia harus dibaca sebagai bagian dari arsitektur besar pembangunan kapasitas negarayang merepresentasikan mata rantai strategis pengelolaan sumber daya manusia aparatur dari hulu ke hilir. Karena itu, kehadiran para narasumber dalam forum ASN Belajar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur bukan sekadar menghadirkan figur otoritatif sebagai nara sumber, melainkan merepresentasikan mata rantai strategis pengelolaan sumber daya manusia aparatur dari hulu ke hilir.
Tema “Start with Smart – From Learning to Impact” terdengar menjanjikan di tengah agenda reformasi birokrasi yang terus digulirkan pemerintah. Pesannya sederhana namun ambisius: aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya belajar, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi kebijakan dan pelayanan publik. Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah pembelajaran ASN selama ini benar-benar mampu mengubah arah kebijakan, atau justru berhenti sebagai rutinitas administratif yang dibungkus slogan baru?
Pertanyaan ini relevan jika melihat berbagai evaluasi lembaga pengawas dan riset kebijakan.Ombudsman Republik Indonesia, misalnya, dalam berbagai laporannya berulang kali mencatat persoalan maladministrasi pelayanan publik yang relatif stagnan dari tahun ke tahun.Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti bahwa banyak program pemerintah dengan anggaran besar tidak didukung desain kebijakan yang matang dan akuntabel.Jika ASN semakin sering belajar, mengapa kesalahan kebijakan tetap berulang?
Belajar Banyak, Kebijakan Tetap Bermasalah
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangan kompetensi ASN.Pelatihan, bimbingan teknis, dan webinar digelar hampir setiap minggu.Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan intensitas belajar tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kebijakan.
Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh.Program ini dirancang dengan tujuan mulia: meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan stunting.Namun dalam implementasinya, berbagai persoalan muncul.Ombudsman mengungkap sejumlah masalah mulai dari tata kelola penyediaan makanan, standar keamanan pangan, hingga lemahnya pengawasan di daerah.ICW bahkan mengingatkan potensi konflik kepentingan dan patronase dalam pelaksanaan program tersebut.
Masalah MBG bukan semata persoalan teknis lapangan. Ia mencerminkan kegagalan pembelajaran kebijakan. ASN yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan seharusnya belajar dari praktik internasional, data gizi, serta risiko tata kelola program sosial berskala besar.Namun pembelajaran tersebut tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi desain kebijakan yang adaptif dan mitigatif.Di sinilah learning gagal bertransformasi menjadi impact.
Di Mana Rantai “Learning to Impact” Terputus?
Dari perspektif analis kebijakan publik, kegagalan learning to impact biasanya terjadi pada tiga titik krusial
Pertama,pembelajaran tidak berbasis masalah kebijakan aktual.Banyak pelatihan ASN masih bersifat generik dan normatif.Materi disampaikan tanpa keterkaitan langsung dengan persoalan konkret yang sedang dihadapi pemerintah.Akibatnya, ASN menjadi “cerdas secara teori”, tetapi gagap ketika harus merespons kompleksitas masalah publik.
Kedua, hasil pembelajaran tidak masuk ke dalam siklus kebijakan.Pengetahuan baru yang diperoleh ASN jarang digunakan dalam agenda setting, perumusan kebijakan, maupun evaluasi program.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berbagai laporan hasil pemeriksaan berulang kali menemukan kesalahan serupa dari tahun ke tahun. Temuan yang sama muncul, rekomendasi yang sama diberikan, tetapi kebijakan tidak banyak berubah. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran institusional tidak terjadi.
Ketiga, tidak ada konsekuensi kebijakan dari proses belajar. Kementerian PANRB mendorong manajemen kinerja ASN berbasis hasil, tetapi dalam praktiknya, ASN yang mampu menerjemahkan pembelajaran menjadi perbaikan kebijakan tidak selalu mendapatkan insentif yang berbeda.Learning akhirnya menjadi urusan individu, bukan instrumen perubahan organisasi.
Smart Bukan Soal Banyaknya Pelatihan
Dalam konteks ini, frasa “Start With Smart” perlu dimaknai ulang. Cerdas bukan berarti ASN mengikuti lebih banyak pelatihan, melainkan cerdas memilih apa yang dipelajari dan untuk apa. Pembelajaran ASN harus dimulai dari pertanyaan kebijakan: masalah publik apa yang ingin diselesaikan, siapa yang paling terdampak, dan perubahan apa yang diharapkanserta mitigasi untuk mengurangi dampak sosial, jika ada.
Tanpa pendekatan problem-oriented, pembelajaran hanya akan melahirkan ASN yang fasih berterminologi, tetapi tidak mampu memperbaiki kebijakan. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak kebijakan terlihat “rapi di atas kertas”, tetapi rapuh di lapangan.
Dari Learning ke Impact: Dampak untuk Siapa?
Kata impact sering kali menjadi jargon paling kabur dalam birokrasi.Dampak kerap diartikan sebagai peningkatan pengetahuan peserta atau kepuasan setelah pelatihan. Padahal, dari perspektif kebijakan publik, dampak seharusnya diukur dari perubahan nyata: apakah kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, apakah pelayanan publik membaik, dan apakah masalah masyarakat berkurang.
Dalam kasus penyaluran bantuan sosial, misalnya, Kementerian Sosial berkali-kali melakukan perbaikan data.Namun laporan berbagai lembaga menunjukkan masalah data ganda dan salah sasaran tetap muncul.Ini menunjukkan bahwa pembelajaran tentang data dan targeting belum sepenuhnya berdampak pada kualitas kebijakan.
Risiko Reformasi yang Kehilangan Makna
Jika tema From Learning to Impact tidak diperkuat secara kebijakan, reformasi birokrasi berisiko kehilangan makna. Learning akan tetap menjadi ritual, anggaran pengembangan kompetensi menjadi beban rutin, dan ASN semakin skeptis terhadap jargon perubahan. Pada titik ini, slogan justru menjadi simbol kegagalan reformasi, bukan penggeraknya.
Rekomendasi: Agar Learning Tidak Kehilangan Tujuan
Agar Smart – From Learning to Impact tidak berhenti sebagai slogan, setidaknya ada tiga langkah kebijakan yang perlu ditempuh.
Pertama,mengaitkan pembelajaran ASN dengan masalah kebijakan prioritas.Pelatihan harus dirancang berbasis isu nyata yang sedang dihadapi pemerintah, bukan sekadar kebutuhan administratif.
Kedua,memastikan hasil pembelajaran masuk ke dalam siklus kebijakan. Setiap program belajar harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas: rekomendasi kebijakan, perubahan SOP, atau perbaikan desain program.
Ketiga,mengaitkan learning dengan sistem kinerja dan insentif ASN.Learning bukan sekedar untuk pengetahuan semata melainkan harus menjadi alat perubah mindset ASN agar menjadi ASN yang memiliki growth mindset, trusted dan akuntabel.Untuk itu pesertanya harus dikaitkan dengan sistem kinerja dimana learning merupakan bagian dari individual development plan dan hasilnya peserta yang mampu menerjemahkan pembelajaran menjadi dampak kebijakan harus mendapatkan pengakuan struktural, bukan sekadar apresiasi simbolik.
Dengan langkah-langkah tersebut, pembelajaran ASN berpeluang menjadi pengungkit nyata reformasi birokrasi membuat kebijakan lebih cerdas dan negara bekerja lebih baik bagi warganya.Tanpa langkah-langkah ini, Start With Smart – From Learning to Impact hanya akan menjadi slogan indah yang menguap di ruang seminar.
————- *** —————