Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno
DPRD Jatim, Bhirawa.
Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari potensi tsunami, kebakaran, angin puting beliung, banjir dan tanah longsor.
Kondisi tersebut mendorong Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan langkah mitigasi yang lebih sistematis, salah satunya melalui penerapan kurikulum siaga bencana di sektor pendidikan.
Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dipersiapkan sejak dini dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki karakter wilayah yang beragam dengan potensi bencana yang berbeda-beda di setiap daerah.
“Potensi bencana di Jawa Timur sangat beragam, mulai dari tsunami, kebakaran, hingga angin puting beliung. Ini harus kita persiapkan secara serius dan terencana,” ungkap Sri Untari, Kamis (15/1).
Sri Untari menjelaskan, wilayah perkotaan di Jawa Timur cenderung rawan terhadap kebakaran dan banjir sementara kawasan pedesaan dan pegunungan menghadapi ancaman tanah gerak dan longsor akibat pergerakan air tanah. Kawasan pesisir pantai rawan potensi tsunami.
Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman mitigasi bencana yang kontekstual sesuai karakter wilayah.
“Kita melihat daerah perkotaan rawan kebakaran dan banjir sementara di pedesaan dan pegunungan ada potensi tanah gerak dan longsor. Pesisir pantai kita juga rawa. Tsunami khususnya pantai Selatan. Nah ini harus diantisipasi dengsn kesiapan masyarakatnya. Termasuk siswa suswa sekolah,” jelasnya.
Fraksi PDIP di Komisi E, mendorong Pemprov Jatim agar mulai memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan. Sri Untari menilai, satuan pendidikan harus menjadi ruang awal untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko bencana.
“Harus mulai memasukkan kurikulum mitigasi bencana di sekolah. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) tidak boleh hanya dijalankan secara parsial, tetapi harus menjadi bagian dari kurikulum agar semua pihak benar-benar aware,” tegasnya.
Selain SPAB, pihaknya juga mendorong penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai bagian dari inovasi kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat.
Sri Untari menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang berkelanjutan.
“Kami mendukung sepenuhnya inovasi. Kita siapkan Destana dan satuan pendidikan aman bencana agar kesiapsiagaan ini benar-benar hidup di masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut dalam konteks regulasi, Sri Untari menyampaikan bahwa Komisi E DPRD Jawa Timur sendiri juga telah berhasil mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana pada akhir tahun 2025. Salah satu penguatan dalam perda tersebut adalah keterlibatan relawan secara lebih terstruktur, yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai.
“Sampai saat ini, Komisi E telah berhasil mengesahkan perda bencana alam. Dalam perda tersebut, keterlibatan relawan menjadi bagian penting, yang di perda sebelumnya belum diatur secara jelas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penanganan dan mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi semua elemen, termasuk relawan dan masyarakat luas. Dengan regulasi yang lebih kuat, diharapkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif.
Fraksi PDIP DPRD Jatim lanjut Untari berharap Pemprov Jatim segera menindaklanjuti dorongan tersebut dengan kebijakan konkret. Terutama dalam penguatan pendidikan kebencanaan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
“Ingat wilayah kita merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Maka kesiapan semua elemen di perlukan termasuk kesiapan anak didik dalam menghadapi bencana,” pungkas legislator wanita Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya. (geh.hel)