Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati usai mengikuti agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2026).
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
DPR RI menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui Komisi XI, DPR RI menegaskan pentingnya defisit anggaran harus tetap dikendalikan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati usai mengikuti agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2026). Lebih lanjut, jelasnya, meskipun defisit APBN 2025 tercatat mendekati ambang batas maksimal, posisinya masih berada dalam koridor yang aman secara hukum.
“Defisit APBN 2025 berada di angka 2,92 persen terhadap PDB. Ini memang mendekati batas 3 persen, namun masih sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pemerintah dan DPR harus memastikan defisit tetap terjaga,” tegas Anis, Selasa (13/1/2026).
Sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ia menekankan, DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten untuk memastikan APBN 2026 disusun dan dilaksanakan sesuai target yang telah disepakati dalam Undang-Undang APBN. Menurutnya, disiplin fiskal menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.
Anis pun menilai belanja negara ke depan harus semakin diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global. “Belanja pemerintah harus fokus, efektif, dan tepat sasaran, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Maka dari itu, sebutnya, DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak secara optimal, adil, dan berkelanjutan tanpa menghambat aktivitas ekonomi.
Selain aspek penerimaan, Anis juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan tren peningkatan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, strategi pembiayaan harus disusun secara cermat agar tidak membebani fiskal dalam jangka panjang.
Dalam kondisi ekonomi global yang masih berfluktuasi, ia mendukung pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang adaptif dan antisipatif. Baginya, sinergi antara pemerintah dan DPR RI dinilai sangat penting untuk memastikan APBN tetap menjadi instrumen stabilisasi ekonomi.
Anis mengapresiasi peran aktif masyarakat untuk mendukung keuangan negara melalui kepatuhan membayar pajak. Kontribusi masyarakat, tekannya, menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. (ira.hel).