Dewan Dorong Strategi Lanjutan Tangani ATS
DPRD Jatim, Bhirawa
Upaya pengurangan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bojonegoro mulai menunjukkan hasil nyata. Sebanyak 2.212 anak berhasil kembali mengenyam pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan, setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) data ATS per 30 Juni 2025.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni. Ia menyebut capaian ini sebagai kabar baik bagi dunia pendidikan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya tentu menyambut dan mengapresiasi kabar baik dari Kabupaten Bojonegoro tentang kembalinya 2.212 anak ke sekolah melalui Program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS). Ini bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat mulai membuahkan hasil,” ujar Sri Wahyuni saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (13/1).
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. Program GP-ATS dinilai menjadi contoh konkret dalam upaya menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
Sri Wahyuni juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan seluruh pihak yang terlibat aktif dalam menjalankan program tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk terus memberi dukungan dan motivasi agar anak-anak tetap bersekolah dan berani mengejar cita-cita.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan belum sepenuhnya selesai. Berdasarkan hasil verval, masih terdapat 4.143 anak di Bojonegoro yang terkonfirmasi belum bersekolah dan menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Ini menjadi PR kita selanjutnya. Perlu langkah strategis dengan berbagai pendekatan, baik melalui keluarga maupun masyarakat. Mulai dari identifikasi dan pemetaan, penyediaan pendidikan alternatif, kolaborasi lintas sektoral, bantuan biaya pendidikan, hingga pengawasan dan pendampingan agar anak-anak tetap sekolah dan mendapatkan pendidikan berkualitas,” tegas perempuan dari Dapil Bojonegoro-Tuban ini.
Ia meyakini setiap anak memiliki potensi besar yang dapat berkembang melalui pendidikan. “Dengan pendidikan yang berkualitas, mereka dapat menjadi generasi unggul dan membawa kemajuan bagi masyarakat serta bangsa,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, M. Anwar Mukhtadlo, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Anang Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa proses verifikasi data ATS dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan.
“Verifikasi dilakukan melalui penelusuran lapangan, wawancara, serta koordinasi dengan sekolah dan pemerintah desa. Dari hasil tersebut, 2.212 anak berhasil dikembalikan ke sekolah, namun masih ada 4.143 anak yang menjadi fokus penanganan selanjutnya,” ujar Anang, Senin (12/1).
Hasil pendataan menunjukkan faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak tidak bersekolah. Sebanyak 875 anak berhenti sekolah karena bekerja, sementara 351 anak tidak melanjutkan pendidikan karena menikah atau mengurus rumah tangga. Faktor motivasi juga cukup signifikan, dengan 425 anak enggan bersekolah dan 131 anak merasa pendidikan yang ditempuh sudah cukup.
Selain itu, kendala kesehatan dan disabilitas dialami oleh 253 anak, sementara 132 anak terkendala biaya pendidikan. Dari sisi sosial, tercatat 26 anak berhenti sekolah akibat kekerasan, perundungan, atau trauma, serta 23 anak terpengaruh lingkungan pergaulan.
Hambatan administratif dan geografis relatif kecil, masing-masing melibatkan 11 anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan 5 anak terkendala jarak sekolah.
Data juga mencatat 1.495 anak berada di pondok pesantren, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Sementara 247 anak belum dapat diverifikasi karena keterbatasan informasi atau perpindahan domisili.
Anang menegaskan, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.
“Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga intervensi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing,” ujarnya.
IPM Bojonegoro Naik
Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro pada 2025 tercatat naik menjadi 73,74, meningkat 0,95 poin dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 72,75. Kenaikan ini ditopang oleh perbaikan pada seluruh komponen IPM, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga daya beli masyarakat.
Komponen kesehatan yang tercermin dalam Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tren positif. AHH warga Bojonegoro meningkat dari 74,91 tahun pada 2024 menjadi 75,20 tahun pada 2025. Capaian tersebut menandai membaiknya standar kesehatan masyarakat secara umum.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Achmad Gunawan mengatakan, peningkatan AHH merupakan hasil dari penguatan layanan kesehatan dasar dan semakin meratanya program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kualitas layanan kesehatan yang terus ditingkatkan. Pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di pelosok desa, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak,” ujar Achmad, Kemarin (13/1).
Di bidang pendidikan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan, dari 13,18 tahun pada 2024 menjadi 13,27 tahun pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di Bojonegoro.
Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 7,59 tahun menjadi 7,78 tahun. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan partisipasi pendidikan melalui berbagai program, antara lain penyediaan beasiswa, penguatan Sekolah Rakyat, serta kebijakan pemerataan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Selain kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap kenaikan IPM. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat dari Rp 11,204 juta menjadi Rp 11,79 juta per tahun. Kenaikan sebesar Rp 592.000 atau sekitar 5,28 persen tersebut mencerminkan menguatnya daya beli masyarakat. [geh.bas]