Jombang, Bhirawa
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan disuarakan sejumlah partai politik (Parpol).
Pjs Ketua Umum HMI Jombang, Muhammad Daud AlFurqan mengatakan, meski perihal isu ini belum kaji di HMI secara formalitas, namun secara pribadi sudah di diskusikan dari meja ke meja dengan beberapa mahasiswa dan organisasi yang lain.
“Dan konklusinya adalah kami menolak keras wacana Pilkada melalui DPRD tersebut,” tandas dia, Senin (12/01).
Menurut dia, alasan pihak-pihak yang mewacanakan Pilkada dipilih DPRD mungkin terdengar masuk akal karena Pilkada langsung dipilih rakyat dinilai mahal, melelahkan, dan kerap kali memicu konflik sosial.
“Namun pertanyaannya sederhana, apakah solusi atas masalah demokrasi adalah mengurangi demokrasi itu sendiri. Pilkada langsung memang tidak sempurna. Biayanya besar dan praktik politik uang masih marak. Tetapi kita tahu betul bahwa Pilkada langsung memberi satu hal yang tak tergantikan, yakni hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri,” bebernya.
Ketika hak itu dipindahkan ke DPRD, lanjut dia, maka keputusan politik berpindah dari ruang publik ke ruang elit. Menurutnya, DPRD adalah wakil rakyat yang mana mereka diberikan mandat oleh rakyat untuk mengurusi bidang legislasi, bukan diberikan mandat untuk memberi mandat lagi.
Bahkan sambung dia, dalam praktik politik lokal, DPRD tidak selalu steril dari kepentingan partai, transaksi politik, dan relasi kuasa dengan pemodal.
“Mempercayakan Pilkada sepenuhnya kepada DPRD berarti membuka ruang negosiasi tertutup yang sulit diawasi publik,” tandasnya lagi.
Dia mengatakan, jika biaya Pilkada dianggap masalah, maka yang perlu dibenahi adalah sistemnya, bukan hak pilih rakyatnya. Misalnya pembatasan biaya kampanye, penegakan hukum Pemilu yang tegas, serta pendidikan politik warga yang dinilainya jauh lebih masuk akal dibanding memangkas partisipasi publik.
“Praktik demokrasi memang mahal dan sering merepotkan. Tetapi sejarah kita telah menunjukkan, demokrasi menjadi jauh lebih berbahaya ketika ia disederhanakan atas nama stabilitas dan efisiensi,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, Pilkada oleh DPRD mungkin terlihat rapi dan efisien, tetapi berpotensi menciptakan defisit legitimasi di lapangan.
“Dan kami rasa sampai kapanpun akan tetap menolak wacana tersebut, toh kalau para elit Parpol ngotot buat melakukan wacana tersebut, silahkan rubah saja sistem politik kita ke parlementer,” tegasnya.
Sebelumnya, penolakan wacana Pilkada dipilih DPRD juga datang dari Dosen Department Humanities and Interdisciplinary Universitas Ciputra Surabaya, Aan Anshori, Senin (05/01) yang lalu.
Menurut Aan Anshori, kontrol terakhir masyarakat terkait demokrasi ada pada momentum pemilihan umum (Pemilu), ketika masyarakat memilih kepala daerah secara langsung.
“Itulah kontrol satu-satunya masyarakat untuk bisa memastikan aspirasi politiknya memang benar-benar tidak ‘dibajak’,” kata Aan Anshori.
“Sehingga wacana tentang mengembalikan lagi pemilihan menjadi ranah DPRD, itu kemunduran lagi,” tandas Aan Anshori saat itu.
Aan Anshori yang juga dikenal sebagai Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) itu menegaskan, usulan yang disampaikan sejumlah parpol untuk mengembalikan Pilkada pada ‘domain’ DPRD, tidak disertai kajian yang pro rakyat.
“Tetapi kepentingan mereka sendiri. Misalkan untuk memangkas biaya politik elektoral yang tinggi. Jadi yang disalahkan harusnya bukan pada sistem yang langsungnya, tetapi bagaimana selama ini politisi selalu membuat masyarakat bergantung dengan uang,” beber Aan Anshori.
Dikatakan Pilkada dipilih DPRD adalah hal yang membahayakan kehidupan demokrasi, lanjut Aan, karena pemilihan langsung merupakan satu-satunya akses masyarakat untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memimpin dirinya.
“Sehingga ketika itu dikembalikan ke DPRD, maka sebenarnya aku menganggapnya itu sebagai dalam tanda kutip, perampokan aspirasi itu sendiri atas nama demokrasi,” tandasnya lagi.
“Karena beberapa negara maju, untuk pemilihan bupati, pemilihan gubernur dan presiden, masyarakat bisa langsung mengaksesnya,” tegasnya.
Lebih tegas, Aan Anshori menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD.
“Jadi aku menolak gagasan itu. Menurutku itu berbahaya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya saat itu. (rif.dre)