Oleh:
Dr. I G. N. G. Indra S. Ranuh
Analis Kebijakan Publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diposisikan sebagai simbol keberpihakan negara pada masa depan anak-anak Indonesia. Diusung sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, MBG dijanjikan menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki status gizi, menekan stunting, sekaligus meletakkan fondasi pembangunan sumber daya manusia nasional.
Secara normatif, tujuan tersebut nyaris tak terbantahkan. Tidak ada bangsa yang bermartabat yang membiarkan generasi mudanya tumbuh dalam kondisi kurang gizi. Namun dalam kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Nilai sebuah kebijakan ditentukan oleh bagaimana ia dirancang, dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Serangkaian kasus keracunan yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah menjadi alarm keras. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga DPR mulai menyoroti kelemahan mendasar dalam implementasi MBG. Di titik inilah program ini mulai menimbulkan tanda tanya besar: apakah MBG masih berada di jalur kebijakan publik yang benar.
Ambisi Besar, Kapasitas Terbatas
Ambisi MBG sangat luar biasa. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 71 triliun, terealisasi sebesar Rp 51,5 triliun telah menjangkau hampir 55 juta penerima manfaat. Setahun kemudian, tahun 2026 anggaran melonjak drastis menjadi Rp335 triliun dengan target lebih dari 82,9 juta penerima manfaat dan 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diseluruh indonesia. Skala ini menjadikan MBG salah satu program sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia.
Masalahnya, besarnya anggaran tidak diimbangi dengan kesiapan tata kelola yang sepadan. Dalam lebih dari sepuluh bulan implementasi, publik justru dihadapkan pada minimnya transparansi. Rincian penggunaan anggaran tidak terbuka secara memadai, data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sulit diakses, dan regulasi teknis disusun tanpa ruang pengawasan yang kuat.
Dalam teori kebijakan publik, kondisi semacam ini dikenal sebagai high ambition low capacity trap: ambisi kebijakan terlalu besar sementara kapasitas institusional belum siap. Dampaknya hampir selalu sama inefisiensi, pemborosan, serta terbukanya ruang penyimpangan.
Masalah Bukan pada Tujuan, tetapi pada Arah
Penting ditegaskan, kritik terhadap MBG bukan penolakan terhadap pemenuhan gizi anak. Masalah utamanya terletak pada desain kebijakan yang terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu tertutup. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pilihan kebijakan semacam ini menjadi pertaruhan besar bukan hanya bagi keuangan negara, tetapi juga bagi kepercayaan publik.
Ketika transparansi lemah, pengawasan sulit, dan potensi konflik kepentingan dibiarkan, MBG tidak lagi sekadar program sosial akan tetapi berisiko bergeser dari instrumen pelayanan publik menjadi alat reproduksi nilai politik. Pada titik ini, orientasi public value tergantikan oleh political value.
Jika pemerintah sungguh ingin menjadikan MBG sebagai kebijakan yang bermartabat, koreksi serius harus segera dilakukan. Skala program perlu ditinjau ulang, transparansi dibuka penuh, dan pengelolaan harus benar-benar steril dari kepentingan politik jangka pendek.
Bangsa yang bermartabat tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa bijak negara memilih, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya. MBG kini berada di persimpangan: menjadi investasi masa depan yang sungguh-sungguh, atau sekadar ilusi kebijakan mahal yang membebani generasi mendatang.
Mengembalikan MBG ke Tahapan Kebijakan yang Benar
Dalam pendekatan kebijakan publik modern, sebuah program nasional seharusnya berjalan melalui tahapan yang jelas dan berurutan: perumusan masalah ? perencanaan berbasis bukti ? implementasi terkontrol ? monitoring dan evaluasi ? penyesuaian kebijakan.
Di sinilah peran Analis Kebijakan menjadi sangat strategis. Keterlibatan analis kebijakan sejak tahap awal hingga evaluasi akhir mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa MBG:
1.Berbasis pada data stunting dan kerawanan gizi yang akurat
2.Memiliki desain kebijakan yang proporsional dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan
3.Dijalankan dengan indikator kinerja yang terukur
4.Diawasi melalui mekanisme evaluasi independen dan transparan
Tanpa analisis kebijakan yang kuat, MBG akan terus beroperasi sebagai program administratif raksasa, bukan sebagai intervensi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Fondasi
Perbaikan mendasar MBG harus dimulai dari keterbukaan informasi. Data anggaran, mekanisme penunjukan pengelola SPPG, standar biaya, hingga capaian program perlu dibuka secara sistematis kepada publik.
Transparansi bukan sekadar tuntutan etika, melainkan prasyarat agar fungsi pengawasan DPR, masyarakat sipil, dan auditor negara dapat berjalan efektif. Di banyak negara, program sosial justru semakin kuat ketika dibuka terhadap pengawasan publik karena memungkinkan koreksi dini dan mencegah konflik kepentingan.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi berhasil bukan karena besarnya anggaran, melainkan karena kualitas kebijakan dan tata kelola.
Di Jepang, program school lunch dikelola sebagai bagian integral dari sistem pendidikan dan kesehatan, dengan standar nasional yang ketat serta pengawasan transparan. Skala program disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah, bukan dipaksakan seragam.
Finlandia menjalankan makan siang gratis sebagai bagian dari welfare state, namun ditopang tata kelola yang sangat kuat, audit independen, dan evaluasi kebijakan berkelanjutan. Program gizi tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pendidikan dan layanan kesehatan preventif. Pelajarannya jelas: keberhasilan program gizi ditentukan oleh kualitas kebijakan, bukan semata besaran anggaran.
Rekomendasi Kebijakan
Agar MBG tetap berada pada jalur tujuan utamanya, beberapa langkah korektif perlu dipertimbangkan:
1.Evaluasi kebijakan nasional secara menyeluruh dengan melibatkan analis kebijakan lintas kementerian dan lembaga
2.Penajaman sasaran MBG dengan memprioritaskan wilayah berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem
3.Pemisahan tegas antara pengelolaan program dan kepentingan politik
4.Penguatan sistem monitoring dan evaluasi independen
5.Integrasi MBG dengan kebijakan pendidikan dan kesehatan jangka panjang
Pada akhirnya, tantangan MBG bukan terletak pada niat awalnya, melainkan pada cara kebijakan ini dijalankan. Program sosial sebesar MBG menuntut kehati-hatian ekstra karena kesalahan desain dan implementasi akan berdampak luas baik secara fiskal maupun sosial.
Dengan mengedepankan evaluasi berbasis kebijakan, melibatkan analis kebijakan secara aktif, serta berani belajar dari praktik terbaik negara lain, MBG masih memiliki peluang besar untuk benar-benar mencapai tujuan mulianya: menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih bermartabat.
Tanpa perbaikan mendasar, MBG akan terus berada dalam bayang-bayang kritik. Namun dengan koreksi yang jujur dan bertanggung jawab, program ini justru dapat menjadi contoh kedewasaan negara dalam mengakui, memperbaiki, dan menata ulang kebijakan publiknya.
———— *** ————–