Kota Pasuruan, Bhirawa
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu menegaskan penyampaian dokumen secara formal oleh KPU adalah praktik kelembagaan yang penting dalam mendukung fungsi pengawasan menuju 2029.
Sedangkan, dokumen yang disampaikan tak hanya menjadi arsip administratif. Melainkan juga sebagai bahan evaluasi, sekaligus refleksi pengawasan dalam memperkuat tata kelola kepemiluan ke depan.
“Dokumen kepemiluan memiliki nilai strategis sebagai dasar evaluasi serta penguatan sistem pengawasan. Dan ini menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024 sekaligus persiapan menuju Pemilu 2029 yang lebih berintegritas,” tegas Vita Suci Rahayu disela-sela menerima kunjungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan dikantor Bawaslu Kota Pasuruan, Jumat (9/1).
Penyampaian dokumen rekapitulasi hasil pemutakhiran data parpol berkelanjutan tersebut adalah bagian dari mekanisme akuntabilitas dan koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu.
Kunjungannya itu, menandai komitmen bersama untuk menjaga tertib administrasi serta memperkuat sinergi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
“Pada masa non-tahapan pemilu ini justru menjadi fase krusial bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan pembenahan internal, penguatan koordinasi serta peningkatan kualitas tata kelola,” jelas Vita Suci Rahayu.
Di sisi lain, Bawaslu Kota Pasuruan akan memanfaatkan dokumen tersebut untuk pemetaan isu pengawasan, perbaikan prosedur hingga penguatan sistem dokumentasi dan pengarsipan.
Sinergi antara Bawaslu dan KPU, harus terus dijaga secara berkelanjutan. Yakni, tak hanya saat tahapan berlangsung, namun juga di luar tahapan.
Tentu saja melalui pertemuan itu, Bawaslu Kota Pasuruan berharap konsolidasi antarlembaga penyelenggara pemilu semakin kuat.
Sehingga, mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Kota Pasuruan.
“Pemilu yang berintegritas tidak hanya ditentukan saat hari pemungutan suara, tapi juga melalui kerja-kerja konsisten penyelenggara pemilu sepanjang waktu. Makanya, koordinasi dan keterbukaan antar lembaga harus menjadi budaya bersama,” kata Vita Suci Rahayu. [hil.dre]