Kediri Raya, Bhirawa
Layanan transportasi massal TransJatim dipastikan belum terwujud di Kediri Raya pada 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memprioritaskan keberlangsungan koridor yang telah berjalan akibat keterbatasan anggaran.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Arif, menyatakan bahwa pada tahun 2026 Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp259 miliar untuk menjamin operasional delapan koridor TransJatim yang sudah beroperasi.”Kita pastikan delapan koridor atau 7 + 1 koridor ini bisa beroperasi dengan baik di tahun 2026,” ujar Khusnul Arif yang akrab disapa Mas Pipin, Senin (5/1).
Anggaran tersebut, lanjut Mas Pipin, sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional, bukan untuk pembangunan infrastruktur baru. Operasional TransJatim dijalankan melalui skema buy the service (BTS) dengan operator bus swasta. “Armada busnya bukan milik Dishub Jatim,” tegas legislator asal Kediri itu.
Dengan keterbatasan fiskal yang ada, Pemprov Jatim memutuskan memprioritaskan tujuh koridor di kawasan Gerbangkertosusila serta satu koridor di Malang Raya agar tetap berjalan optimal.”Rp259 miliar itu hanya untuk mencukupi tujuh koridor Gerbangkertosusila dan satu koridor Malang,” jelasnya.
Mas Pipin mengungkapkan, Komisi D DPRD Jatim bersama Dinas Perhubungan Jatim sejatinya menargetkan agar seluruh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur dapat terlayani TransJatim, termasuk Kediri Raya. Namun kondisi fiskal daerah masih menjadi kendala utama. “Upaya itu terus kami lakukan, tetapi untuk 2026 memang belum memungkinkan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa kajian teknis pembukaan TransJatim di Kediri Raya telah tersedia, meliputi rute layanan, titik pemberhentian, hingga integrasi dengan moda transportasi lain. Namun realisasinya masih menunggu kesiapan anggaran.Peluang pembukaan koridor baru, menurut Mas Pipin, tetap terbuka apabila terdapat tambahan anggaran melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Meski demikian, usulan serupa juga datang dari seluruh daerah di Jawa Timur.”Kalau nanti ada tambahan anggaran, tentu harus ditentukan skala prioritas karena semua daerah mengajukan,” katanya.
Mas Pipin menambahkan, apabila anggaran memungkinkan, penyelesaian koridor di Malang Raya berpotensi lebih dahulu dilakukan karena idealnya wilayah tersebut memiliki tiga koridor TransJatim, sementara saat ini baru satu yang beroperasi.
Meski belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, Mas Pipin menegaskan bahwa TransJatim untuk Kediri Raya tidak dihentikan, melainkan masih menunggu momentum fiskal yang tepat.”Ini bukan soal mau atau tidak, tapi soal kemampuan anggaran. Selama kajian sudah ada, perjuangan itu akan terus kami kawal,” pungkasnya.[van,nov.ca]
