Jombang, Bhirawa
Upaya menekan angka kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat digulirkan melalui peluncuran program Miskin Ekstrem Pasti Kerja. Program ini resmi dimulai pada sebuah agenda nasional di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Senin (29/12)..
Kegiatan ini sekaligus juga menandai diresmikannya Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) Badang, yang diharapkan menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya kelompok miskin ekstrem usia produktif.
Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, menegaskan, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi bagi pelajar, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal. “SPPG bukan sekadar dapur penyedia makanan, tetapi ruang pemberdayaan,” katanya.
“Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi, semuanya melibatkan masyarakat sekitar dan menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Menurut Nunung, model SPPG yang telah berjalan di Jombang menjadi contoh praktik baik yang layak direplikasi di daerah lain.
Setiap pekerja yang direkrut berasal dari kelompok desil terbawah dan terlebih dahulu mengikuti pelatihan keterampilan sebelum terjun bekerja. “Tidak langsung bekerja, tapi disiapkan dulu,” ucapnya.
“Mereka dilatih agar paham sistem kerja, higienitas, dan tugas masing-masing. Setelah siap, baru masuk ke SPPG,” terangnya.
Satu unit SPPG mampu menyerap sekitar 20 hingga 30 tenaga kerja produktif dari keluarga miskin ekstrem. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, program tersebut dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
Para pekerja yang telah lolos pelatihan bakal menerima penghasilan sekitar Rp.2 juta per bulan. Pelatihan dilakukan langsung di lokasi SPPG dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Peserta juga dibekali motivasi kerja agar memiliki kesiapan mental dan komitmen jangka panjang. “Bantuan sosial itu hanya penopang sementara. Tujuan akhirnya adalah bekerja dan mandiri,” tandas Nunung.
Dikatakannya, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang saat ini berada di angka sekitar 0,4 persen atau setara 5.100 orang.
Dengan 300 peserta yang telah dilatih dan siap bekerja, pemerintah optimis angka tersebut dapat ditekan hingga mendekati nol.
Nunung juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai berhasil membangun ekosistem SPPG secara utuh, termasuk keterlibatan petani dan pedagang lokal sebagai penyedia bahan baku.
Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja ditargetkan mampu membuka akses kerja sedikitnya 10 ribu warga miskin ekstrem dan bakal terus diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia hingga target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai.
“Jombang bukan hanya contoh pelatihan, tapi contoh ekosistem pemberdayaan yang berjalan,” ucapnya.
“Ini yang ingin kami dorong secara nasional,” tandasnya lagi.
Wakil Bupati Jombang KH. Salmanudin Yazid atau Gus Salman yang hadir mewakili Bupati Jombang, H. Warsubi mengatakan, pemerintah daerah terbuka dan siap selalu bersinergi guna menciptakan iklim ekosistem ekonomi yang sehat.
“Kami dari Pemerintah Daerah sangat berterima kasih, karena Kabupaten Jombang menjadi pilot project dan menjadi percontohan nasional, semoga ini menjadi awal yang baik untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Jombang,” papar Wabup Jombang.[rif.ca]
