Kabupaten Probolinggo, Bhirawa
Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo menggelar road show penyuluhan antikorupsi di lingkungan sekolah. Kegiatan ini menyasar para tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan di tiga kecamatan.
Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menyampaikan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi yang berintegritas. Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini, tidak hanya melalui pembelajaran, tetapi juga lewat praktik tata kelola yang bersih dan transparan di lingkungan sekolah.
“Pemahaman mengenai SPIP dan akuntabilitas pengelolaan anggaran seperti BOSP/BOS harus terus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem pendidikan yang bebas dari praktik penyimpangan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan para peserta mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing.
Penyuluhan dilaksanakan di SMPN 4 Kraksaan (Korwil Bidang Dikdaya Kecamatan Kraksaan), SDN Pabean (Korwil Bidang Dikdaya Kecamatan Dringu), dan Korwil Bidang Dikdaya Kecamatan Tongas. Peserta terdiri atas Korwil, kepala sekolah, serta bendahara dari jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.
Para peserta memperoleh pembinaan dari Penyuluh Anti Korupsi Seluruh Indonesia (PAKSI) Kabupaten Probolinggo. Materi yang disampaikan mencakup sosialisasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), penguatan nilai integritas, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di sekolah, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman utuh mengenai upaya pencegahan korupsi, tidak hanya di lingkup sekolah, tetapi juga perangkat daerah, BLUD, kecamatan dan desa. Kami mendorong semua peserta agar menjadi agen perubahan dan teladan antikorupsi di unit kerjanya masing-masing,” lanjutnya.
Melalui rangkaian penyuluhan ini, Imron ingin memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terutama dalam sektor layanan publik pendidikan. “Penguatan integritas dan transparansi di sekolah diharapkan mampu menurunkan potensi penyimpangan sekaligus menciptakan budaya kerja yang lebih profesional,” tegasnya. [fir.wwn]