Kepala Diskop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa saat Rakor Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Hotel Novotel Samator Surabaya, Kamis sore (4/12)
Surabaya, Bhirawa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) memperkuat langkah percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur pada Kamis sore (4/12) di Hotel Novotel Samator Surabaya.
Kepala Diskop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor dalam mempercepat operasionalisasi KDKMP. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi strategis antara Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta elemen-elemen pelaksana KDKMP lainnya.
“Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh kekuatan koordinasi kita. Mulai dari penyediaan lahan, kesiapan Satgas di daerah, hingga konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Desa,” kata Endy.
Pihaknya juga memastikan penyediaan lahan, pembangunan gerai, penyelarasan data, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar berjalan seragam di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
“Percepatan pembangunan gerai harus dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota, agar Jawa Timur dapat menjadi Provinsi terdepan dalam implementasi KDKMP,” jelasnya.
Endy berharap, Rakor Satgas KDKMP 2025 ini bisa menjadi penguat kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Pemerintah Desa, dan lembaga terkait lainnya. Sebab, Jawa Timur ditargetkan menjadi Provinsi yang paling siap dalam implementasi nasional KDKMP sebagai pilar ekonomi Desa dan penggerak kesejahteraan masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi yang solid untuk mempercepat operasionalisasi dan pembangunan gerai KDKMP,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Mohamad Aftabuddin RZ menyoroti dimensi sosial dari keberadaan KDKMP yang bukan hanya program struktural. Menurutnya, Koperasi Merah Putih bukan sekadar program nasional, tetapi jalan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Pihaknua bahkan menyebut para penggerak KDKMP sebagai sosok yang bekerja dengan penuh keikhlasan. “Saya menyebut panjenengan semua sebagai calon penghuni surga, karena bekerja bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kemanfaatan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu narasumber dalam rakor ini yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Koko Haryono memberikan materi terkait Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Implementasi secara Nasional. Koko menjelaskan bahwa arah kebijakan KDKMP merupakan bagian dari program strategis nasional.
“Koperasi Merah Putih dirancang untuk memperpendek rantai distribusi, terutama komoditas pangan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, dan KDKMP adalah instrumen utamanya,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya percepatan di daerah agar target nasional dapat tercapai sesegera mungkin. “Gerak daerah harus cepat. Kementerian sudah menyiapkan kerangka kebijakan, tinggal bagaimana implementasinya dijalankan secara konsisten,” pungkasnya. (bed.hel)