Mendagri Tito Karnavian (3 dari kiri), Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus (2 dari kiri) dan Menkes Budi Gunadi Sadikin (4 dari kiri) di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Senin (1/12).
Jakarta, Bhirawa.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan pemetaan terkait potensi bencana di daerah masing-masing serta mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Tito menyampaikan itu, saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang dihadiri para kepala daerah serta sejumlah menteri secara hybrid di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Senin (1/12).
“Saya sudah monitor Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di daerah kompak. Harapan kami, setiap daerah melakukan pemetaan, rapat koordinasi untuk mengantisipasi kebencanaan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru yang memiliki potensi berdampak multi dimensi setelah rapat ini,” ujar Tito.
Menurutnya, dengan melakukan langkah tersebut, kata Tito, setidaknya semua kelak bisa tercover. Selain itu, punya satu kesatuan langkah ketika menghadapi potensi bencana maupun permasalahan yang terjadi saat Natal dan Tahun Baru. “Itu inti dari rapat ini, karena memerlukan sinergi. Kita tidak bisa kerja sendiri,” papar Tito.
Sementara Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, rapat yang mereka laksanakan sangat strategis, karena akhir tahun merupakan momentum mobilitas masyarakat sehingga berpotensi ada gangguan keamanan dan bencana.
Terlebih Presiden Prabowo Subianto, lanjut Lodewijk, sudah memberi arahan agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh daerah, memastikan ketersediaaan serta keterjangkauan kebutuhan pokok, memperkuat kesiap siagaan menghadapi potensi bencana serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru.
Meningkatkan deteksi dini, respon cepat dan interoperabilitas lintas instansi agar setiap gangguan dapat diantisipasi secara tepat dan terukur. Untuk itu, kata Lodewijk, perlu dilakukan lima langkah prioritas. Pertama, jaga soliditas dan kekompakan Forkopimda sebagai prasyarat utama terwujudnya stabilitas keamanan di wilayah.
Kedua, tingkatkan koordinasi lintas instansi untuk memastikan setiap kebijakan selaras, efektif dan tepat sasaran. Ketiga, kelancaran mobilitas masyarakat tetap terjaga di seluruh moda transportasi. Ke empat, keamanan tempat ibadah dan pusat keramaian. Kelima, menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum dengan antisipasi gangguan keamanan, kamtibmas, konflik komunal dan ancaman teror.
Tak ketinggalan, melakukan pendekatan keamanan strategis. Yakni, melakukan langkah preventif dengan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Kolaboratif dengan sinergi antar instansi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pihak swasta. Responsif dan fleksibel dalam menyiapkan posko terpadu 24 jam, humanis dalam mengedepankan rasa aman masyarakat.
Selanjutnya, keputusan di dukung data akurat dan monitoring real time serta analisa resiko. Komunikasi publik dalam memberikan informasi perlu cepat, tepat dan jelas. Menurut Lodewijk, bencana yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera menjadi pelajaran bagaimana menghadapi cuaca ekstrem.
“Pendekatan mitigasi bencana harus diperkuat. Kesiapsiagaan sangat relevan. Gubernur dan walikota/bupati di seluruh Indonesia, saya tegaskan keberhasilan pengamanan Nataru dan bencana sangat tergantung dari soliditas Forkominda. Dengan begitu, Nataru bisa berjalan dengan tertib dan aman,” jelas pria yang juga politisi dari Partai Golkar ini.
Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat Nataru banyak pergerakan. Untuk itu, perlu antisipasi terkait masalah kesehatan dengan membuka pos pelayanan kesehatan di tiap provinsi.
“Oleh karenanya, perlu bantuan dari gubernur, walikota/bupati agar kepala dinas kesehatannya menyiapkan pos itu,” terang Budi Gunadi Sadikin.
Budi Gunadi Sadikin juga meminta dukungan kepala daerah menyosialisasikan kewajiban pemeriksaan kelaikan berkendara, menghimbau petugas di pos pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pengisian sistem pelaporan serta berkoordinasi dengan pengelola rest area jalan tol untuk memberikan akses khusus bagi ambulans di rest area jalan tol menuju pos pelayanan kesehatan.
“Dengan begitu, kami berharap jumlah kecelakaan menurun dan liburan bisa dijalankan masyarakat sehingga mereka bisa kembali ke masing-masing tempat dengan sehat,” imbuh Budi Gunadi Sadikin. (ira.hel).