DPRD Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana rehabilitasi saluran pematusan di Jalan HOS Cokroaminoto.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo, Sabtu (29/11) siang, Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin menyampaikan, anggaran proyek tersebut dikoreksi dari semula Rp8,55 miliar menjadi Rp5,5 miliar.
“Karena DED (Detail Engineering Design) dan FS (Feasibility Study) belum ada, maka anggaran kegiatan tersebut diturunkan dan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kota juga melakukan pengalihan tunjangan petugas pemungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp559 juta untuk membiayai kebutuhan lain yang dianggap lebih penting dan mendesak.
Menurut wali kota, terdapat sejumlah saran dan masukan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya tambahan anggaran pembangunan Gedung DPRD sisi selatan sebesar Rp3 miliar.
Hal yang sama juga diberlakukan terhadap permohonan pembangunan dam di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, dengan nilai Rp50 juta.
“Karena ini urgen untuk masyarakat sekitar dan petani, maka akan kami tindak lanjuti,” terangnya.
Penyesuaian berikutnya menyasar anggaran pengurukan lahan di Kelurahan Kedungasem sebesar Rp3 miliar yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, serta tambahan anggaran pencetakan dokumen kependudukan sebesar Rp27,86 juta.
Terkait saran Banggar agar peringatan hari besar Islam, seperti Hari Santri, Maulid Nabi Muhammad, dan Tahun Baru Islam, dianggarkan sebesar Rp150 juta, juga dipastikan akan ditindaklanjuti.
“Namun semuanya tetap akan kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tambah Aminuddin.
Selain itu, disepakati pula penambahan anggaran transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji tahun 2026 sebesar Rp20 juta, biaya sosialisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp100 juta, serta anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp50 juta.
Tambahan anggaran senilai Rp990 juta dialokasikan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD. Sementara untuk mengatasi pengangguran, frekuensi job fair direncanakan ditingkatkan dengan tambahan anggaran Rp40 juta.
Pemerintah Kota turut memasukkan dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan penguatan tata kelola birokrasi. Dalam rancangan tersebut, sebanyak Rp50 juta disiapkan guna mendukung pelaksanaan Probolinggo Film Festival (Proffest).
Sementara Rp146,55 juta dialokasikan untuk pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang direncanakan berlangsung pada 2026.
Aminuddin menyampaikan bahwa seluruh masukan dari Badan Anggaran terkait kebutuhan OPD lainnya akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada kemampuan keuangan daerah.
“Terhadap saran Banggar untuk OPD lainnya, semuanya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Aminuddin. (fir.dre)