DPRD Sumenep, Bhirawa
Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep telah menyampaikan Laporan Reses I Sidang 2025 dalam rapat paripurna.
Dalam forum resmi tersebut, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pentingnya tindak lanjut pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil).
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Abd. Rahman, mengingatkan agar hasil reses tidak berhenti pada laporan seremonial tanpa realisasi.
Beragam aspirasi warga, mulai dari kebutuhan normalisasi sungai, perbaikan jalan, minimnya bantuan alat pertanian, hingga ketersediaan listrik dan air bersih.
“Hasil reses selama ini bukan hanya dijadikan seremonial, bukan hanya sekadar dibaca dan disimak lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada realisasi,” kata Rahman, Selasa (18/11).
Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti persoalan infrastruktur dan layanan dasar di berbagai wilayah. Ketua Fraksi PKB, Rasidi, menekankan pentingnya memasukkan hasil reses ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Usulan warga yang diterima Fraksi PKB meliputi kebutuhan pengeboran air bersih, peningkatan jalan, pelatihan UMKM, hingga penyediaan alat pertukangan untuk para pengrajin.
“Kami berharap agar hasil reses kesatu ini betul-betul ditindaklanjuti sehingga dapat menjadi bagian dari dokumen perencanaan Pemerintah Daerah,” kata Rasyidi.
Fraksi Demokrat dalam laporannya juga menyoroti keterbatasan akses listrik, pendidikan, dan kesehatan di sejumlah wilayah, terutama kepulauan.
Dicontohkan, Pulau Gilingan yang hanya menikmati listrik enam jam per hari. Selain itu, perbaikan penerangan jalan umum (PJU) serta sarana pendidikan yang rusak juga menjadi perhatian utama.
“Di beberapa wilayah kepulauan masih mengeluhkan pasokan listrik yang terbatas atau bahkan belum tersedia sama sekali,” kata jubir Fraksi Demokrat.
Fraksi NasDem turut menekankan kebutuhan akan percepatan pelayanan dasar, khususnya di wilayah kepulauan.
“Rakyat Pulau Masalembu meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PT PLN di wilayahnya,” kata juru bicara fraksi, Samsiyadi.
Adapun Fraksi Gerindra-PKS kembali menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan potensi masyarakat. Dalam laporannya, fraksi ini menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan drainase, pemerataan listrik di kepulauan, serta peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan.
Fraksi PAN menyoroti persoalan kedaruratan infrastruktur pesisir dan pendidikan. Mereka menilai masyarakat membutuhkan perhatian khusus terkait abrasi pantai.
Selain itu, salah satu ruang kelas SD di Kangean yang roboh turut disoroti karena dinilai membahayakan keselamatan siswa. Fraksi PAN juga mencatat buruknya pengelolaan sampah yang memicu banjir di beberapa titik.
“Masyarakat sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk segera membangun tanggul laut atau pemecah ombak sebagai mitigasi bencana abrasi,” kata jubir Fraksi PAN. [sul.dre]