Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang, Subaidi Muchtar.
Jombang, Bhirawa.
Rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bertajuk Program Desa Mantra yang didalamnya ‘include’ pengadaan sepeda motor operasional untuk kepala desa (kades) di Jombang pada tahun 2026 kembali disorot.
Setelah sebelumnya, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang saat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, Anas Burhani meminta agar Bupati Jombang, Warsubi menunda rencana kebijakan tersebut, kini hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang, Subaidi Muchtar.
Subaidi mengingatkan agar Bupati Warsubi agar lebih cermat dalam memberikan arahan terkait penggunaan anggaran dalam Program Desa Mantra (Mandiri, Tertib, dan Sejahtera), menyusul adanya item pembelian sepeda motor operasional untuk kades dalam program tersebut.
“Soal sepeda (motor) bisa ditunda. Yang mendesak kan infrastruktur jalan desa, fasilitas umum, ekonomi, ini yang harus diprioritaskan,” kata Subaidi Muchtar, Senin (17/11).
Subaidi menegaskan, anggaran dalam Program Desa Mantra harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini terhambat akibat pandemi Covid-19.
“Desa baru mulai bangkit. Dana pembangunan nyaris tidak ada selama pandemi,” ucap Subaidi Muchtar.
“Maka anggaran Desa Mantra harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pembelian sepeda atau hal-hal yang tidak mendesak,” tandas Subaidi.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu memandang pembangunan jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas publik lain sebagai kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang lebih penting.
Oleh karenanya, dia meminta agar Pemkab Jombang menghindari kebijakan yang menimbulkan multitafsir dan bisa membuat kepala desa merasa leluasa menggunakan anggaran secara tidak tepat sasaran.
“Jangan sampai ada kesan pembiaran, sehingga kepala desa memakai anggaran untuk hal yang tidak prioritas. Bupati harus tegas dan memberi panduan yang jelas,” tandasnya lagi.
Subaidi menekankan program desa wajib mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Dia berharap Pemkab Jombang meningkatkan pembinaan agar anggaran tidak disalahgunakan dan tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.
“Desa Mantra ini bagian dari visi-misi bupati saat pemilihan. Maka program ini harus diarahkan dengan baik agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Subaidi.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani saat rapat paripurna dengan eksekutif dengan adenda penyampaian pendapat akhir fraksi tentang Raperda APBD Jombang Tahun 2026 di DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (13/11) menyampaikan, pihaknya meminta agar program-program yang tidak menjadi prioritas pada RMPJD Jombang agar ditunda terlebih dahulu, terutama program kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Misalnya, rencana pengadaan kendaraan operasional bagi kepala desa yang menurut F-PKB belum mendesak dan kurang relevan dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas,” kata Anas Burhani.
“Sementara masih banyak kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendasar seperti peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur pelayanan dasar,” ungkap Anas Burhani.
Lebih lanjut Anas Burhani menyampaikan, guna mendorong percepatan pembangunan desa, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang mendorong agar Bupati Jombang meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan aparatur perangkat desa.
“Aparatur desa merupakan ujung tombak pembangunan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat di tingkat akar rumput,” ulas Anas Burhani.
“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka bukan hanya tuntutan administratif,” tandas Anas Burhani saat itu.
Sementara itu sebelumnya lagi, Pemkab Jombang terus mematangkan rencana realisasi program Desa Mantra dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Salah satunya, mengkaji besaran anggaran dan jenis motor untuk operasional pemerintah desa.
Bupati Jombang, Warsubi mengatakan, tim anggaran masih melakukan penghitungan dan perumusan besaran biaya yang akan dialokasikan, khususnya untuk pengadaan sepeda motor operasional bagi pemerintah desa.
Pengadaan tersebut dinilai mendesak karena kendaraan dinas yang digunakan kepala desa dan perangkat sudah berusia lebih dari satu dekade.
“Terakhir desa menerima motor operasional itu sekitar tahun 2015, jenisnya Honda Revo. Sebelumnya, pada 2006 ada Shogun 125,” kata Bupati Jombang, Senin (03/11).
“Artinya, sekarang sudah lebih dari Sepuluh tahun sejak pembelian terakhir. Tahun 2026 nanti berarti sudah Sebelas tahun. Sehingga pertimbangan kami ada pembaruan kendaraan operasional,” imbuhnya.
Menurut Bupati Jombang, pengadaan motor operasional bertujuan meningkatkan kinerja aparat desa dan memperkuat pelayanan masyarakat. Dengan kendaraan baru, kepala desa dan perangkat akan lebih mudah menjangkau wilayah kerja, terutama untuk kegiatan administrasi, pelayanan publik, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional. Misalnya, kalau ada urusan ke kabupaten atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk meningkatkan kinerja,” tandas Bupati Jombang.
Bupati Warsubi menambahkan, tim anggaran masih melakukan kajian terhadap nilai kebutuhan dan jenis kendaraan yang paling sesuai.
“Sekarang masih kami rapatkan di tim anggaran, kepala desa juga kami libatkan untuk mendengarkan masukan,” ucap Bupati Jombang saat itu.
“Jenis motornya nanti kurang lebih sama dengan yang digunakan di daerah lain, harganya juga tidak melebihi harga pasar. Prinsipnya efisien dan bermanfaat,” pungkasnya saat itu.(rif.hel)