Pemkab Mojokerto, Bhirawa
Guna menyeragamkan pemahaman mengenai mekanisme terbaru, menyegarkan kembali tugas dan fungsi petugas gizi, serta memastikan implementasi MBG berjalan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Pemkab Mojokerto menggelar Bimtek Pembahasan Juknis Program MBG bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Sabtu (15/11) malam.
Kegiatan yang diikuti para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mojokerto tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian.
Acara menghadirkan narasumber dari Badan Gizi Nasional yang memaparkan perubahan Juknis Revisi III MBG sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025. Selain pembahasan substansi revisi juknis, forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, sekolah, puskesmas, PKK, UMKM pangan lokal hingga perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan MBG lebih terpadu dan saling mendukung.
Dalam arahannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Wabup atau menegaskan, para Kepala SPPG adalah garda terdepan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menekankan bahwa kebijakan dan regulasi tidak akan membawa dampak nyata tanpa implementasi yang baik oleh petugas gizi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Anda semua adalah motor penggerak. Tanpa peran semuanya, seluruh aturan dan kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak,” tegas Wabup.
Lebih lanjut, orang yang berlatar belakang seorang dokter itu menjelaskan, tantangan pemenuhan gizi di Mojokerto dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, pemahaman masyarakat tentang pangan bergizi, serta pola konsumsi anak dan remaja yang belum ideal. Karena itu, peran petugas gizi di lapangan menjadi sangat menentukan keberhasilan program.
“MBG bukan hanya soal menyediakan makanan sehat, tetapi juga mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Ini tugas mulia sekaligus tantangan besar,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab Mojokerto telah mengoptimalkan sejumlah inisiatif, seperti pengembangan dapur sehat sekolah, peningkatan kualitas kader posyandu, pendampingan keluarga rawan gizi, pembinaan UMKM pangan sebagai penyedia menu MBG, serta edukasi gizi terpadu di sekolah. Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih siap dalam menjalankan program MBG.
Mas Wabup juga menyampaikan harapannya agar Bimtek ini tidak hanya menjadi forum pembelajaran teknis, tetapi juga menumbuhkan komitmen baru dalam peningkatan layanan pemenuhan gizi serta memperkuat komunikasi antar petugas gizi di Mojokerto Raya.
“Penguatan kapasitas garda gizi diharapkan dapat mendorong implementasi MBG yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” pungkasnya.(min.hel).