Bojonegoro, Bhirawa
Bakorwil II Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Sektor Ekonomi Masyarakat di kantong-kantong kemiskinan wilayah kerja Bakorwil II.
Bertempat di ruang Mliwis Putih kantor Bakorwil setempat Rabu (5/11), kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Apindo sewilker Bakorwil Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Subagyo, melalui Kabid Kemasyarakatan Rachmad Wagejanto, menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Timur menunjukkan tren yang positif.
Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,79%, turun 0,56% poin dibandingkan Maret 2023, sekaligus menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa.
“Ini adalah pertama kalinya angka kemiskinan Jawa Timur menyentuh satu digit. Selain itu, provinsi ini juga menjadi penyumbang penurunan penduduk miskin tertinggi secara nasional, dengan 206.102 jiwa atau 30,34% kontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia,” jelas Rachmad Wagejanto.
Menurut Wagejanto, keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun program intervensi sosial, termasuk Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus), Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program bantuan sosial tidak dapat diberikan secara terus-menerus karena berpotensi mengurangi kemandirian masyarakat miskin.
Wagejanto menekankan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui tiga strategi utama yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yaitu: mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan.
“Upaya pengurangan beban pengeluaran tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal. Kolaborasi nyata dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar intervensi ini berkelanjutan,” tegasnya.
Salah satu fokus utama adalah pemberdayaan sektor ekonomi masyarakat melalui kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku usaha mikro dan kecil.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, salah satu kendala utama UMKM adalah kesulitan dalam memasarkan produk, meskipun faktor lain seperti kualitas produk, distribusi, persaingan harga, permodalan, dan pangsa pasar juga berpengaruh.
Beberapa pola kemitraan yang dioptimalkan antara lain kemitraan inti-plasma, subkontrak, keagenan, dan kerja sama operasional agrobisnis. Pola-pola ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan pemasaran bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi lokal.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan lembaga mitra dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya di kantong-kantong kemiskinan. [bas.gat]