Kota Malang, Bhirawa
Pelayanan pajak yang diberikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mengantarkan instansi ini tercatat sebagai satu-satunya Bapenda kategori Kabupaten/Kota di Indonesia yang meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada akhir tahun 2024.
Kepala Bapenda Kota Malang, Dr. Handi Priyanto, mengemukakan bahwa Bapenda Kota Malang saat ini menjadi satu-satunya dari 514 Bapenda kabupaten/kota se-Indonesia yang berhasil menyabet predikat bergengsi tersebut. Sebuah pencapaian yang, menurutnya, lahir bukan dari pencitraan, melainkan dari kerja nyata.
“Ini bukan lomba yang bisa dikondisikan dan disiapkan datanya. Setelah melalui seleksi administrasi dan paparan, selanjutnya Tim penilai datang tanpa pemberitahuan dan tidak diketahui jadwalnya, langsung turun ke lapangan dan mewawancarai 100 wajib pajak secara acak,” ungkap Handi Priyanto.
Tim penilai terdiri dari unsur Kemenpan-RB, KPK, BPK RI, Kemendagri, dan akademisi dari berbagai universitas. Mereka tidak hanya melihat laporan atau presentasi, tetapi juga menyapa masyarakat, mendengarkan langsung pengalaman mereka, bahkan menelusuri ulasan di Google Maps – bukan media sosial yang bisa dihapus atau dimanipulasi.
“Yang dinilai adalah suara jujur masyarakat. Kalau pelayanan kami buruk, pasti akan terlihat karena tidak mungkin dikondisikan,” tambah Handi.
Sebelum dinilai secara eksternal, Bapenda lebih dahulu melewati seleksi internal oleh Inspektorat. Menariknya, pengajuan WBBM bukan berasal dari Bapenda sendiri, melainkan dari Inspektorat Kota Malang – sebuah tanda bahwa perubahan yang dilakukan memang terasa nyata.
Selain mempermudah layanan, Bapenda juga berupaya meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah melalui digitalisasi. Inovasi ini bahkan menarik perhatian nasional, karena Bapenda membuat beberapa aplikasi digital sendiri yang sudah di HAKI kan sejak tahun 2022 di Kemenhumham.
Bapenda ditunjuk sebagai pilot project Korsubgah KPK dan juga Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Beberapa daerah, seperti Pemkab Bangkalan dan Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Pekanbaru, dll menduplikasi sistem digitalisasi yang diterapkan Bapenda Kota Malang.
Keberhasilan ini membuka jalan bagi Kepala Bapenda Kota Malang, untuk berbagi pengalaman. Mereka kerap diundang sebagai narasumber di berbagai forum, mulai dari Pemprov Jawa Timur di Grahadi, hingga Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.
Pengalaman inovatif Bapenda Kota Malang juga dibukukan dalam kompilasi praktik baik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh APEKSI, bersama kota-kota besar seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi. Kota Malang sendiri dalam catatan Kemenkeu di semester I tahun 2025 ini masuk dalam kategori 10 besar kota dengan peningkatan PAD tajam di Indonesia – sebuah bukti bahwa pelayanan publik yang baik bukan hanya soal etika, tetapi juga berdampak nyata bagi pembangunan.
“Penghargaan ini bukan soal siapa yang paling hebat. Ini tentang bagaimana semangat melayani bisa menjadi budaya kerja. Kami hanya ingin masyarakat merasa dimudahkan, dihargai, dan dilayani dengan hati, dan semua itu bisa terwujud karena tidak lepas pula dari good will serta dukungan Bapak Walikota dan Wakil Walikota Malang sebagai pimpinan daerah”pungkas Handi Priyanto. [mut.gat]