“Antara inklusi dan literasi keuangan memang masih agak jomplang, sementara literasi keuangan menjadi bagian yang sangat penting untuk terus disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat hingga di kepualuan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar),” ucap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ketika membuka puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Financial Expo (Finexpo) 2025 di Tunjungan Plaza Surabaya, Jumat (24/10).
Achmad Tauriq Imani – Harian Bhirawa
Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola aspek keuangan secara efektif, serta pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam membuat keputusan keuangan yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan.
Bertepatan dengan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Financial Expo (Finexpo) 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Provinsi Jawa Timur, pelaku industri jasa keuangan terus memperluas akses dan literasi keuangan hingga ke pelosok negeri.
“Sesungguhnya, Keuangan inklusi dan literasi telah mendapatkan penguatan oleh OJK baik dari keterjangkauan masyarakat terhadap pembiayaan keuangan yang mudah dan aman, itu menjadi bagian yang sangat penting karena peran UMKM,” jelasnya.
Gubernur Khofifah melanjutkan, kontribusi UMKM Jawa Timur sebesar 60,08 persen sehingga pembiayaan yang mudah dan aman serta terjangkau itu menjadi bagian yang sangat penting dan support OJK disini menjadi sangat signifikan.
Berdasarkan data nasional tahun 2025, tingkat literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Capaian ini menunjukkan ada peningkatan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal secara bertanggung jawab.
“Pemerataan akses keuangan menjadi kunci peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi baru bermakna jika manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah.
Sementara itu, literasi keuangan di Jawa Timur tetap perlu ditingkatkan melalui edukasi agar masyarakat bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan, Maka, Pemprov Jatim terus memperkuat kolaborasi dengan OJK dan lembaga jasa keuangan dalam mendorong transformasi digital.
Dengan misi besar “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”, Gubernur Khofifah menegaskan posisi strategis Jatim sebagai Center of Gravity ekonomi nasional. Dimana Jatim memiliki potensi luar biasa dari 8.494 desa dan kelurahan serta 21 rute dari 39 tol laut nasional yang berpusat di Tanjung Perak.
Jatim siap menjadi pusat perdagangan dan logistik kawasan timur Indonesia. Bahkan 80 persen logistik di Provinsi Indonesia Timur di suplay dari Jawa Timur. “Gerbang Baru Nusantara menunjukkan kesiapan Jatim membangun konektivitas kenusantaraan yang kuat. Dengan PDRB mencapai Rp849,30 triliun dan kontribusi PDB 14,4 persen terhadap ekonomi nasional, Jatim kini menjadi lokomotif ekonomi terbesar setelah Jakarta,” tuturnya.
Selain itu, dari tujuh kali misi dagang Jawa Timur dengan provinisi lain, tujuh kali juga selalu menembus nilai transaksi diatas Rp1 triliun. “Oleh karena itu, ketika kami menyebut ini adalah gerbang baru Nusantara sesungguhnya ini kesiapan Jawa Timur yang kita ingin jadikan untuk membangun konektifitas diantara kenusantaraan,” ujarnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengapresiasi kerjasama bersama Pemprov Jatim. Dan sebagai Gerbang Baru Nusantara, sektor jasa keuangan memiliki peran kunci dalam mewujudkannya.
Apa yang diperankan secara strategis dari Jawa Timur untuk menjadi lokomotif, bukan saja untuk provinsi dan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur tapi juga merupakan suatu gerbong besar perekonomian nasional.
“Yang sudah sangat terintegrasi dengan perekonomian Jawa Timur khususnya di kawasan tengah dan timur Indonesia maupun juga secara keseluruhan. Jawa Timur tentu sebagai hub sekaligus agregator maupun juga untuk pusat perdagangan logistik dan komunikasi. Tentunya menjadi basis yang semakin kuat bagi efektivitas dari seluruh kegiatan termasuk dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan,” tegasnya.
Untuk itu, Mahendra menekankan akan pentingnya pencapaian literasi dan inklusi yang makin dekat dengan target adalah pemanfaatannya maupun utilisasinya yang harus ditingkatkan karena ekonomi yang sudah lebih matang dan sudah lebih mapan juga seperti Jawa Timur maka intensitas utilisasi jauh berlipat ganda.
“Bagi mereka yang sudah sampai kepada tahap ini, kita harapkan juga bisa ditularkan dan dijadikan dampak yang berlipat dengan posisi yang baik tadi,” kata Mahendra.
Ditambah lagi, apabila seluruh aset dari perusahaan yang bergerak di sektor keuangan ini digabungkan, menurut Mahendra nilainya sekitar 145 persen dari PDB nasional. Angka ini bahkan bisa mencapai 3-4 kali lipat PDB di negara lain. Bagi provinsi Jawa Timur, potensi sektor jasa keuangan seharusnya jauh lebih besar dari PDRB-nya sendiri.
Selain itu, Mahendra mengapresiasi capaian program inklusi, seperti Rekening Kejar yang telah menjangkau 86 persen pelajar nasional. Tingkat literasi dan inklusi Indonesia menurutnya sudah setara dengan negara maju.
“Kita sekarang bergerak kepada pemanfaatan utilisasinya yang lebih tinggi lagi. Masyarakat yang sudah memiliki rekening didorong untuk tidak hanya menabung tetapi juga memanfaatkan produk pembiayaan, investasi di pasar modal, asuransi dan lainya. Ini yang akan melipatgandakan suatu perekonomian berkali-kali lebih besar daripada PDRB-nya,” pungkasnya.
Jawa Timur ini 36,7 persen luasan Jawa, jadi sangat luas baik Kabupaten Kotanya saja terbanyak Se-Indonesia. Dengan 38 Kabupaten/Kota/Desa serta 8.494 Kelurahan. Kemudian kontribusi PDB secara nasional 14,44 persen.
“Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara, Innsyaallah ini sesuatu yang secara faktual memang didukung kekuatan-kekuatan yang luar biasa, baik kekuatan ekonomi, kekuatan sumber daya manusia dan kekuatan koneksitas di antara 39 jalur tol laut di Indonesia melalui Jawa Timur terutama melalui Tanjung Perak,” tegas Mahendra.[riq.ca]