Pasuruan, Bhirawa
Pemkab Pasuruan , HM Rusdi memastikan program prioritas tetap jalan meski dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Pasuruan berkurang 24 persen dari tahun sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, membuat sejumlah program kerja tahun 2026 harus disesuaikan agar tetap berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menyampaikan kebijakan pemotongan dana transfer tersebut berdampak langsung pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami sudah menyusun KUA-PPAS 2026 bersama DPRD dengan asumsi anggaran sama seperti tahun 2025. Tapi, ternyata terjadi efisiensi dari pusat,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrabnya, Sabtu (25/10).
Ia menjelaskan atas pemotongan dana transfer itu, pihaknya tengah mengajukan nota keberatan kepada Kementerian Keuangan.
Langkah itu diambil lantaran pengurangan anggaran dapat mengganggu sejumlah program yang direncanakan sejak awal.
“Bila pengurangan ini tetap berlanjut, kami akan lakukan efisiensi pada program tertentu. Tetapi tetap memprioritaskan kegiatan yang strategis dan berdampak langsung ke masyarakat,” kata Mas Rusdi.
Pejabat nomer satu di Kabupaten Pasuruan ini menegaskan bahwa program prioritas seperti layanan publik dan pembangunan infrastruktur utama akan tetap dijalankan.
Sedangkan, program dengan tingkat urgensi rendah akan ditunda atau disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Adapaun, salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah efisiensi anggaran untuk beberapa pos tunjangan pegawai, termasuk tenaga PPPK.
“Langkah ini kami diambil supaya keuangan daerah tetap seimbang tanpa mengorbankan program vital,” kata Mas Rusdi.
Meski demikian, pihaknya akan berupaya mendapatkan dana Inpres dan Banpres untuk menutup kekurangan anggaran daerah.
Di sisi lain, kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Pasuruan juga turut dipangkas.
Sebagai salah satu daerah penyumbang cukai rokok terbesar di Indonesia, Kabupaten Pasuruan diproyeksikan menerima DBHCHT sebesar Rp1,8 triliun, separuh dari yang sebelumnya Rp 3,5 triliun.
Karenanya, Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan akan lebih fokus mengoptimalkan kemampuan keuangan yang ada untuk kesehatan, pendidikan serta infrastruktur dasar. Salah satunya adalah program Universal Health Coverage (UHC).
Dirinya menjelaskan, efisiensi anggaran tidak berarti menghentikan pembangunan. Tentu, Pemkab Pasuruan akan berupaya menyeimbangkan fiskal tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Ke depan, ia juga lebih banyak membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan mampu membuka peluang untuk mengakses bantuan dari dana Inpres atau Banpres.
“Fokus tahun depan tetap pada pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Sedangkan, untuk pembangunan rumah sakit di wilayah selatan kami tunda,” kata Mas Rusdi. [hil.gat]