Dialog kebangsaan MPR RI “Memperkuat Jati Diri Bangsa di Mata Dunia melalui Fungsi Kebangsaan MPR RI” di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Jakarta, Bhirawa.
Di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang makin kompleks, anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Kelompok DPD RI Fadel Muhammad optimistis kepemimpinan Presiden Prabowo akan membuka babak baru Indonesia. Meski tantangan terbesar bangsa hari ini bukan sekadar pembangunan fisik atau diplomasi internasional—melainkan pemerataan kesempatan ekonomi di dalam negeri.
“Masalah kita bukan sumber daya, tapi kesempatan yang tidak merata. Orang kaya makin kaya, sementara kelompok bawah dan menengah makin terdesak dan terpinggirkan,” tegas Fadel.
Hal itu disampaikan mantan gubernur Gorontalo itu dalam dialog kebangsaan MPR RI bertema, “Memperkuat Jati Diri Bangsa di Mata Dunia melalui Fungsi Kebangsaan MPR RI” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR bersama Anggota Badan Pengkajian MPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, dan akademisi hubungan internasional Universitas Nasional Hendra Maujana Saragih, di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Lebih lanjut Fadel mengatakan dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan dunia usaha, bahwa ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi masih menjadi luka lama bangsa yang belum beres. Seperti struktur masyarakat, yang seperti piramida—dimana segelintir orang menguasai kekayaan besar, sementara mayoritas rakyat masih berjuang di lapisan bawah. “Struktur itu seharusnya diubah menjadi belah ketupat. Artinya, kelas menengah harus diperbanyak melalui pemerataan dan keadilan dalam berusaha,” ujarnya.
Menurut Fadel, Presiden Prabowo telah memperlihatkan keberanian dan kepercayaan diri di panggung dunia, baik dalam forum diplomatik maupun kebijakan strategis nasional. Dimana dalan pemerataan kesempatan berusaha harus menjadi prioritas utama dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Optimisme itu dilakukan Prabowo dengan menegur bank-bank milik negara, karena pembiayaan besar hanya mengalir ke sekelompok kecil orang. “Prabowo sudah mulai menanyakan siapa yang pakai uang negara paling banyak? Ternyata orang-orangnya itu-itu saja. Inilah yang harus diubah,” jelas Fadel.
Sebagai contoh, Fadel mengisahkan kebijakan saat dirinya memimpin Gorontalo, di mana ia menyalurkan dana APBD Rp10 miliar ke bank-bank daerah dan menggandeng Askrindo agar bisa dijadikan jaminan bergulir senilai Rp100 miliar bagi petani jagung. Langkah itu, memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk mengakses kredit tanpa agunan besar.
Selain itu, Fadel menyoroti derasnya arus produk impor, terutama dari China, yang menggerus industri manufaktur nasional. Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak akan tercapai tanpa keberanian politik untuk membangun basis produksi di dalam negeri. “Barang-barang dari China, sudah terlalu murah. Kalau kita tidak membangun manufaktur produksi sendiri, kita akan jadi pasar meteka,,” ujarnya.
Karena itu kata Fadel, kemandirian bangsa tidak bisa dibangun dalam ruang kosong, maka pentingmya strategi nasional yang mencakup tiga aspek utama, yakni reformasi pendidikan, agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan produktif. Kebijakan perbankan yang inklusif, yang memberi akses modal bagi sektor usaha kecil dan menengah; Keadilan dalam sistem usaha, agar konglomerasi besar tidak memonopoli ruang ekonomi.
“Kita tidak melarang orang jadi besar. Tapi kalau sudah besar, jangan ambil semua prluang usaha tersebut, tapi bagi dengaj.yang lain agar tumbuh. Dan, saya yakin Prabowo bisa menjadi momentum menuju transformasi ekonomi yang lebih adil dan berdaulat—jika keberanian politik untuk membagi kesempatan benar-benar diwujudkan untuk seluruh rakyat,” ungkapnya.
4 Pilar
Sementara itu, Firman Soebagyo, menilai Indonesia memiliki modal besar untuk dihormati di kancah global, jika mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan secara konsisten. Menurutnya, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar doktrin politik, tetapi sistem nilai yang membentuk identitas dan karakter bangsa di tengah arus globalisasi. “Empat pilar ini adalah fondasi utama yang menjaga Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa besar di tengah keberagaman,” kata Firman
Firman menjelaskan, MPR RI tidak hanya bertugas menjaga konstitusi, tetapi juga memiliki peran strategis memperkuat diplomasi kebangsaan. Ia menegaskan, nilai-nilai Empat Pilar perlu diperkenalkan ke masyarakat internasional melalui diplomasi publik, kerja sama antarparlemen, media, dan pertukaran pelajar.
“Empat Pilar harus disampaikan ke dunia internasional agar mereka memahami siapa kita. Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan ini akan memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara yang toleran, demokratis, dan berdaulat,” ujarnya.
Ia menyontohkan, berbagai momentum nasional seperti aksi damai 212 dan peringatan HUT ke-80 TNI mencerminkan kedewasaan bangsa dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban. “Kita menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bisa bersatu dalam perbedaan tanpa menimbulkan kekacauan. Itu kekuatan moral dan budaya yang jarang dimiliki bangsa lain,” ungkapnya.
Menurutnya, penguatan jati diri bangsa di era global tidak cukup hanya dengan simbol-simbol nasional. Generasi muda, termasuk pelajar dan pekerja migran, perlu dibekali pemahaman mendalam tentang ideologi negara agar mereka mampu menjadi duta nilai-nilai Indonesia di luar negeri. “Banyak tenaga kerja dan mahasiswa kita di luar negeri belum memahami makna Pancasila. Mereka harus diberi pembekalan supaya bisa menjelaskan nilai-nilai kebangsaan kepada dunia, bukan sekadar beradaptasi dengan budaya asing,” jelas Firman.
Hendra Maujana Saragih menekankan pentingnya memperkuat jati diri bangsa Indonesia di kancah global agar tidak kehilangan arah dalam pusaran globalisasi. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki banyak figur besar di panggung dunia yang menjadi bukti nyata kapasitas bangsa ini untuk dihormati secara internasional.
“Indonesia punya warga negara yang menjadi contoh konkret penguat jati diri bangsa. Dari Adam Malik yang pernah memimpin Sidang Umum PBB tahun 1971, Muchtar Kusumaatmadja dengan konsep Wawasan Nusantara, hingga Retno Marsudi sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB tahun 2019–2020,” ujarnya.
Hendra menyebut, tokoh-tokoh tersebut adalah representasi bagaimana bangsa Indonesia pernah disegani di panggung diplomasi dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa generasi muda kini perlu membangun kembali kesadaran atas jati diri bangsa yang mulai luntur di era modern.
“Saya selalu tanya ke mahasiswa saya, di mana mereka ingin menjadi diplomat. Banyak menjawab ingin di Korea karena ada K-pop, atau di Rusia karena presiden yang berwibawa. Artinya, orientasi mereka mulai keluar dari akar jati diri bangsa sendiri,” pungkasnya. (ira.hel).