Kota Malang, Bhirawa
Indikasi pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang bisa mencapai 40% akan diterima Kota Malang. Pemangkasan ini berpotensi mengganggu sejumlah program prioritas di Kota Malang pada tahun 2026.
Menurut Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, kekhawatirannya setelah menerima data sementara dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Awalnya, Pemkot Malang memperkirakan posisi fiskal daerahnya masuk dalam kategori sedang dan masih mendapat subsidi. Namun, perhitungan terbaru justru menunjukkan potongan TKD bisa melampaui 30%.
”Kita ini kan masuk yang fiskal yang sedang, karena ada subsidi. Gak taunya kita malah lebih dari 30%. Kalau gak salah kemarin sampai 40 persen sekian, terpotongnya dana transfer daerah. Tentu ini juga akan mengurangi program-program,” ujar Wahyu Hidayat, Kamis (25/9) kemarin.
Menurutnya, pemotongan drastis ini akan berdampak signifikan pada anggaran untuk berbagai program pembangunan. Sebagai informasi, nilai TKD untuk Kota Malang dalam APBD 2025 mencapai Rp1,35 triliun. Sementara untuk APBD 2026, Pemkot hanya mengajukan usulan sebesar Rp1,15 triliun, dengan realisasi yang diprediksi akan lebih rendah lagi akibat pemangkasan dari pusat.
Menghadapi kondisi ini, Pemkot Malang tidak tinggal diam. Wahyu menyatakan akan segera melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Langkah pertama adalah meminta kejelasan surat resmi, karena informasi yang diterima sejauh ini masih berupa tabel-tabel dari kementerian teknis.
”Kami hanya dapat tabel dari Kemenkeu dan Kemendagri, belum surat resmi. Kami udah tanyakan kok tinggi sekali. Jadi kami akan berusaha terkait prioritas Kota Malang,” sambungnya.
Strategi jangka pendek yang akan dijalankan dengan menyusun skenario penyesuaian anggaran dan memperkuat lobi ke kementerian-lembaga pusat. Tujuannya agar program-program strategis Kota Malang dapat tetap didanai melalui anggaran kementerian terkait.
”Kami akan ke kementerian. Misalnya kayak kemarin soal banjir dengan PU Rp 140 miliar. Kita akan carikan lagi terkait dengan prioritas, entah pendidikan, kesehatan. Kami akan upaya untuk menarik kementerian agar masuk ke program prioritas kita,” tandas Wali Kota.
Upaya ini menjadi crucial bagi Pemkot Malang untuk memitigasi dampak pemotongan TKD dan memastikan kelancaran program-program layanan publik di tahun mendatang. [mut.fen]