Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Khusnul Arif,
DPRD Jatim, Bhirawa.
Rencana pembukaan koridor baru Trans Jatim di wilayah Malang Raya (Koridor 8) memunculkan penolakan dari sejumlah sopir angkot di Kota Malang. Mereka menilai kehadiran bus Trans Jatim justru akan semakin menggerus keberadaan angkot, meski nantinya angkot diarahkan menjadi angkutan feeder (pengantar) menuju Trans Jatim.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Khusnul Arif, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu informasi detail terkait penolakan tersebut.
Namun, ia memastikan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim telah melakukan berbagai langkah komunikasi dan antisipasi jika ada dinamika di lapangan.
“Saya belum mendapat informasi secara detail. Tapi tentu sebelum diputuskan beroperasi, Dishub Jatim sudah melakukan antisipasi,” kata Khusnul Arif, Senin (22/9).
Politisi NasDem itu menegaskan, program Trans Jatim bukan keputusan instan. Menurutnya, proyek ini sudah melewati kajian, perencanaan, hingga studi kelayakan serta komunikasi dengan pemerintah daerah dan moda transportasi lokal.
Lebih lanjut, Khusnul Arif menilai pengalaman keberhasilan Trans Jatim dari koridor 1 hingga 6 bisa dijadikan modal dalam pengoperasian koridor baru di Malang Raya.
“Tentunya jika ada kendala di lapangan, akan segera dilakukan perbaikan. Saya meyakini tidak semua berjalan mulus karena setiap daerah punya karakter masyarakat dan moda transportasi berbeda,” jelasnya.
Meski Pemprov Jatim menyiapkan konsep integrasi transportasi dengan menjadikan angkot sebagai angkutan feeder, penolakan tetap muncul. Para sopir angkot menilai skema tersebut tetap akan mengurangi pendapatan mereka. Bahkan, kabar penolakan itu sudah masuk ke DPRD Kota Malang.
Sementara itu, Dishub Jatim disebut terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik agar kehadiran Trans Jatim Koridor 8 benar-benar bisa menjadi transportasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat Malang Raya tanpa mematikan angkutan lokal. (adv.geh).