Gresik, Bhirawa
Anggota DPD RI Lia Istifhama, menekankan pentingnya peta jalan pengembangan satuan pendidikan. Sebagai upaya mempercepat pemerataan akses, dan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Peta jalan pendidikan harus merespons berbagai permasalahan, mulai dari akses sekolah negeri. Pembiayaan di sekolah swasta, hingga penataan rombel. Berharap ombudsman, pemerintah bersama kementerian terkait perlu berperan aktif. Dalam menyusun strategi, yang tepat agar pendidikan benar-benar bisa diakses secara adil,” ujar Ning Lia pangilan akrabnya.
Salah satu isu mendasar dalam dunia pendidikan, adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang menyebabkan banyak siswa tidak tertampung. Di beberapa sekolah banyak siswa yang tidak tertampung, persoalan banyaknya guru Sekolah Rakyat (SR) yang memilih mundur karena lokasi lembaga pendidikan.
Kondisi diperparah dengan adanya guru yang mundur karena faktor domisili sekolah, keterbatasan rombongan belajar (rombel). Hingga munculnya tuntutan biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta. Kasus lainnya yakni, ada sekolah di Ngawi yang hanya menerima 1 siswa saja.
“Dalam rapat tersebut, Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah temuan terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Data menunjukkan 84 persen, Pemda sudah menetapkan juknis SPMB dua bulan sebelum pendaftaran. Sebanyak 36 persen, Pemda belum menyediakan aplikasi penerimaan murid baru yang terintegrasi dengan Dapodik, DTKS, dan data dukcapil,” ungkapnya.
Mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aspek jarak, prestasi, dan kondisi ekonomi dalam sistem zonasi. Menyediakan beasiswa atau kerjasama dengan sekolah swasta favorit, bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Hingga mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, bila ada penyalahgunaan dalam penerimaan siswa. Ditambahkan Lia Istifhama, bahwa laporan Ombudsman RI menunjukkan kasus penyimpangan prosedur SPMB menjadi yang terbanyak.
Diikuti persoalan layanan publik saat pendaftaran, hingga diskriminasi terhadap anak disabilitas. DPD RI akan terus mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masa depan anak bangsa.
Sementara Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih, menyoroti belum adanya pemetaan menyeluruh terhadap guru dan sekolah. Termasuk kebijakan afirmasi untuk kelompok rentan, juga menyinggung lemahnya sistem evaluasi pasca dihapusnya ujian nasional.
Permasalahan yang sering muncul mencakup keterbatasan daya tampung, diskriminasi pada jalur afirmasi, hingga kurangnya layanan untuk anak berkebutuhan khusus. [kim.dre]