DPRD Kota Batu, Bhirawa
DPRD Kota Batu bersama pemerintah kota setempat terus meningkatkan sinergitasnya dalam menyiapkan anggaran pembangunan tahun 2026.
Untuk itu DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemkot melalu Tim Anggaran Pemerintah (Timgar) melaksanakan rapat penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat Timgar dan Banggar kali ini bertujuan untuk menyelaraskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
“Proses penyelarasan ini menjadi tahapan penting setelah sebelumnya pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan pada bulan Agustus lalu,” ujar M Didik Subianto, Ketua DPRD Kota Batu, Kamis (11/9).
Dengan adanya rapat penyelarasan ini, diharapkan tercapai kesepahaman dan kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Dengan demikian struktur APBD Kota Batu yang terbentuk untuk Tahun Anggaran 2026 dapat tersusun secara lebih komprehensif, efektif, dan akuntabel.
“Selain itu ketersediaan APBD di tahun 2026 ini juga harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Batu,” tambah Didik.
Sebelumnya, Pemkot Batu menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Terdapat empat proyeksi utama dalam dokumen tersebut sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Adapun untuk proyelsi atau fokus pertama adalah proyeksi pertumbuhan makro ekonomi daerah yang ditargetkan berada pada kisaran 4,93-5,52 persen.Pertumbuhan ini didorong oleh optimalisasi pembangunan pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, dan UMKM yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata.
Proyeksi kedua, upaya penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan berada di kisaran 2,91-2,54 persen. Adapun yang dijadikan strategi untuk merealisasikan target ini adalah menjaga daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan menurun menjadi 3,88-3,21 persen.
Kemudian di proyeksi ketiga adalah upaya menjaga stabilitas distribusi pendapatan melalui gini ratio yang ditargetkan tetap pada kisaran 0,314 hingga 0,339.
Sementara itu, pada proyeksi keempat, pendapatan daerah tahun 2026 dipatok sebesar Rp1.087.232.527.432. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.162.232.527.432.
Adapun untuk menutup selisih belanja dan pendapatan tersebut, pembiayaan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp75 miliar.
“Pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemkot Batu berdama Badan Anggaran DPRD agar tercapai kesepakatan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas,” tandas Didik. (nas.dre)