Oleh:
Dr. Joko Pramono
Penulis adalah Wakil Rektor III Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta
Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di sebelah utara pulau Kalimantan. Negara yang luasnya lebih luas sedikit dari pulau Bali ini memiliki beberapa keunikan geografis yang menarik. Wilayahnya terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh wilayah Malaysia, yaitu bagian barat yang lebih besar dan bagian timur (Temburong) yang kaya akan hutan hujan tropis. Sedangkan Malaysia terbagi dua bagian Malaysia Barat dan Malaysia Timur salah satunya karena dipisahkan wilayah Indonesia (Kepulauan Natuna). Seperti halnya negara Asia Tenggara pada umumnya, Brunei juga memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi, serta medan yang bervariasi dari dataran pantai hingga pegunungan
Meski negaranya kecil Brunei Darussalam memiliki PDB per kapita US$35.110, menjadikannya sebagai negara terkaya kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Kekayaan ini didapat dari kekayaan minyak dan gas alamnya yang menyumbang lebih dari 60% PDB negara. Sehingga sumber daya minyak dan gas alam ini menjadi tulang punggung perekonomian Brunei. Dari kekayaan inilah Brunei mendapatkan julikan negara “Petro Dollar” serta “Bumi Bertuah” yang mencerminkan betapa kayanya negara tersebut. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021 Brunei masuk10 besar sebagai negara terkaya di dunia versi Global Finance Megazine, dengan PDB per kapita mencapai US$27.466,34 pada 2020. Kemudian di 2024, PDB per kapita Brunei semakin merokek dengan mencapai $35.110 (Rp 576 juta). Dengan populasi penduduk yang sedikit, hasil dari sektor minyak dan gas dapat didistribusikan dengan lebih baik kepada penduduknya. Selain itu, pemerintah Brunei juga menyediakan berbagai layanan sosial gratis, seperti pendidikan dan kesehatan. Dari kebijakan inilah kekayaan Brunei dapat dirasakan oleh semua penduduknya.
Kekayaan negara dan kesejahteraan penduduk Brunei Darussalam tentu hasil dari pengelolaan dan kebijakan negara yang baik. Pengelolaan dan kebijakan negara di Brunei dikendalikan oleh kepala atau pimpinan negara yang berbentuk kesultanan atau kerajaan. Pemimpin dari pemerintahan maupun kepala negara Brunei Darussalam disebut Sultan (raja). Hal ini karena pemerintahan monarki absolut yang dijunjung Brunei Darussalam menggunakan dasar syariat Islam. Seperti halnya Arab Saudi, Eswatini, Oman dan negara-negara lainnya Brunei Darussalam adalah salah satu dari sedikit monarki absolut yang tersisa di dunia, di mana Sultan memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan pemerintahan. Yang membedakan sistem pemerintahan monarki absolut Brunei Darussalam dengan negara lainnya adalah penerapan hukum Syariat Islam yang ketat dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Ini merupakan aspek penting dari identitas nasional Brunei dan membedakannya dari negara-negara lain di Asia Tenggara.
Implementasi hukum Syariat Islam di Brunei Darussalam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem peradilan hingga aturan sosial. Implementasi ini mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat Brunei. Pemerintah Brunei berpendapat bahwa penerapan hukum Syariat Islam penting untuk menjaga kesatuan dan moralitas masyarakat. Meski begitu, pengaruh penerapan hukum Syariat Islam terhadap perekonomian Brunei Darussalam masih menjadi subjek diskusi dan penelitian. Hal ini karena dampak penerapan hukum Syariat Islam terhadap perekonomian Brunei adalah kompleks dan multifaset. Tidak ada kesimpulan tunggal yang dapat diambil tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait.
Sistem pemerintahan Brunei Darussalam yang didominasi oleh corak monarki absolut dengan Sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan yang didasarkan pada hukum Islam dan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB). Tentunya berdampak kepada kebijakan publik Pemerintah Brunei yang menerapkan berbagai kebijakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian nilai-nilai Islam. Kebijakan publik pemerintah ini dipatuhi oleh masyarakat Brunei Darussalam, kepatuhan ini salah satunya didasarkan karena pemerintah sudah terbukti mensejahterakan rakyat dan mampu menjaga ketertiban. Kepatuhan masyarakat Brunei Darussalam terhadap Sultan serta sistem pemerintahan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan kebijakan dan arahan pemerintah, terutama dalam situasi darurat atau pandemi.
Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sistem pemerintahan Brunei Darussalam cocok diterapkan di Indonesia? Jawabannya tentu tidak semuanya cocok untuk diterapkan di Indonesia. Alasannya karena Indonesia jauh lebih beragam dari Brunei Darussalam dan perbedaan latar belakang sejarah terbentuknya negara. Contohnya dalam penerapan syariah Islam yang tidak cocok untuk diterapkan di semua wilayah di Indonesia (kecuali wilayah otonomi khusus seperti Aceh) karena setiap wilayah di Indonesia berbeda-beda. Namun, Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk menerapkan ajaran agama masing-masing. Artinya penerapan syariah Islam di Indonesia diserahkan kepada setiap pemeluknya, jika setiap warga negara menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama maka di Indonesia tidak akan ada korupsi, bisnis haram dan sebagainya karena warganya sudah taat pada agama.
Meski sistem pemerintahan Brunei tidak semuanya cocok untuk diterapkan di Indonesia, tapi pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa mengambil pelajaran bagaimana sebuah negara kecil dengan sumber daya alam yang tidak sekaya Indonesia tapi jauh lebih makmur daripada Indonesia. Hal ini tentunya karena kehebatan sumber daya manusianya baik pemimpin dan masyarakat. SDM yang baik akan melahirkan pemimpin yang adil dan masyarakat yang patuh seperti halnya di Brunei Darussalam. Masyarakat akan patuh pada pemerintah jika hak-hak setiap warga negara terpenuhi dan pemerintah berlaku adil pada masyarakatnya. Masyarakat tidak akan mempersoalkan sistem pemerintahannya bagaimana dan siapa pemimpinnya jika hak-hak masyarakat sebagai warga negara dipenuhi dan diperlakukan adil. Pertanyaannya apakah para pemimpin di negara ini sudah memenuhi hak setiap warganya dan sudah berlaku adil?
———— *** —————