Masalah stunting hingga kini masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, pasalnya stunting dapat memberikan dampak bagi perkembangan sumber daya manusia di masa mendatang. Untuk kasus stunting di Indonesia cukup tinggi saat ini. Stunting di Indonesia sebanyak 23% sudah terjadi pada saat di kandungan, dan 77% setelah lahir. Logis, jika masalah stunting perlu terus mendapat perhatian, sorotan dan penanganan dari pemerintah. Kolabolasi dan sinergisitas sangat dibutuhkan untuk mengatasi penurunan kasus stunting.
Terlebih jika disinergikan dalam mengawal dan mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun. Kondisi tersebut harus segera dientaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Pemerintah menargetkan permasalahan stunting di Indonesia dapat berada diprevalensi sebesar 14% di tahun 2024 dan tentu bukan menjadi hal yang mudah.
Data Bank Dunia mengatakan angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54%. Artinya, sebanyak 54% angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Hal inilah yang membuat stunting menjadi perhatian serius pemerintah. Tingginya kasus stunting yang disebabkan kurangnya asupan gizi tidak lepas dari problem kemiskinan. Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah mengingat adanya target angka stunting di Indonesia dapat menurun sebanyak 14% di tahun 2024, salah satunya dengan membentuk aksi bergizi menjadi sebuah gerakan nasional.
Selain itu, upaya penurunan stunting perlu melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan idealnya perlu menerbitkan petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten atau kota dalam melaksanakan penurunan stunting. Dan, guna mendukung semua itu, BKKBN Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri perlu melakukan pendekatan strategis menurunkan stunting melalui keluarga dengan melibatkan organisasi PKK yang memiliki jaringan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan nasional. Dengan begitu, keberadaan generasi stunting guna mencapai Indonesia Emas 2045 bisa terantisipasi dan terturunkan dengan baik.
Asri Kusuma Dewanti
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang