Jombang, Bhirawa
Partai Demokrat Kabupaten Jombang menilai, kepemimpinan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa yang selama ini memmpin Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jatim responsif dalam menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jatim.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Jombang, M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot mengatakan, ada beberapa contoh yang menunjukkan kepemimpinan Khofifah merupakan kepemimpinan yang responsif.
“Kalau saya menganggap, apapun permasalahan segera ditindaklanjuti. Artinya dalam satu proses pembangunan, semuanya, setelah Bu Khofifah jadi kan kalau ada masalah segera ditindaklanjuti. Jadi tidak menutup mata,” kata Gus Sentot, Selasa (26/08).
“Ada kerusakan jalan juga langsung ditindaklanjuti. Ada contoh kasus SMK atau SMA yang bermasalah, kan langsung ditindaklanjuti,” tandas Gus Sentot.
Kemudian terkait adanya wacana aksi demonstrasi tanggal 3 September 2025 yang ditujukan kepada Khofifah, Gus Sentot mengatakan, agar masyarakat Kabupaten Jombang tetap menjaga kondusifitas Kabupaten Jombang.
“Yang kedua, kita harus bisa memilah berita-berita yang ada. Sekarang kan banyak berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Gus Sentot.
“Kita menghargai hak demokrasi untuk mengeluarkan pendapat. Tapi saya berharap, kita semua tidak termakan oleh isu-isu yang tidak bertanggungjawab,” tandas Gus Sentot lagi.
Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang memandang, di bawah kepemimpinan Khofifah, Jatim memang mencatat beberapa capaian: ekonomi daerah yang relatif stabil.
“UMKM mendapatkan ruang tumbuh, dan program inklusif bagi perempuan serta anak menjadi perhatian,” kata Sekretaris Bidang Kaderisasi PC PMII Jombang, Denmas Amirul Haq.
“Namun, capaian ini tidak boleh membuat kita abai terhadap problem mendasar yang masih mengakar,” ujarnya.
Dikatakannya, disparitas pembangunan antar wilayah masih lebar, daerah-daerah pedalaman dan kepulauan Madura belum mendapatkan perhatian setara dengan kawasan metropolitan.
“Nasib petani dan buruh masih rentan oleh fluktuasi harga dan kebijakan upah yang belum sepenuhnya menyejahterakan. Di bidang pendidikan dan kesehatan, akses dan kualitas layanan masih timpang, terutama bagi masyarakat miskin di pelosok,” beber Denmas Amirul Haq.
Dia menilai, wacana aksi 3 September 2025 yang digagas sebagai respon atas dinamika Jatim tidak boleh dibaca sekadar sebagai rutinitas turun ke jalan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Aksi 3 September hendaknya kita jadikan ruang artikulasi gagasan, bukan hanya ekspresi kemarahan,” ucap dia.
“Kita turun ke jalan bukan untuk menolak keberadaan pemimpin, melainkan untuk mengingatkan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat. Kita hadir untuk menyodorkan alternatif, untuk menjaga agar demokrasi tidak kehilangan napas kritisnya,” papar Denmas Amirul Haq.n (rif.dre)