Surabaya, Bhirawa.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas iklim usaha serta investasi di Jawa Timur. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya potensi aksi demonstrasi skala besar di Surabaya yang dinilai berpotensi mengganggu iklim usaha dan perdagangan di daerah.
Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf, menekankan bahwa kritik dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar praktik demokrasi tetap memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas, termasuk keberlangsungan aktivitas usaha.
“HIPMI Jatim merasa berkepentingan merespon isu terkini demi menjaga iklim investasi di Jawa Timur. Kebebasan berpendapat tetap harus berjalan, tapi jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat luas, khususnya dunia usaha dan investasi,” terangnya, Selasa (26/8).
HIPMI Jatim juga menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak telah menunjukkan keseriusan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang langsung menyentuh pelaku usaha, khususnya sektor mikro, kecil, dan menengah.
Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah Program Prokesra Bank UMKM Jatim. Melalui program ini, ribuan pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah. Hingga Maret 2025, tercatat sebanyak 1.989 debitur telah menerima manfaat pembiayaan ini, yang menjadi bukti nyata hadirnya dukungan pemerintah bagi pengusaha kecil di tengah tantangan ekonomi global.
Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM di pasar internasional juga terus dioptimalkan. Melalui inisiatif Rumah Kurasi dan Communal Branding yang dijalankan bersama Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta HIPMI, banyak pelaku usaha lokal merasakan manfaat nyata. Program ini memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan, serta mendorong mereka masuk ke pasar ekspor.
Kemudahan dalam akses perizinan usaha juga menjadi fokus penting. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan pencapaian signifikan, di mana sepanjang periode 2024-2025, sebanyak 98,52 persen pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH berasal dari sektor industri kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain itu, strategi misi dagang antar daerah juga membuahkan hasil positif. Jawa Timur berhasil mencatat nilai transaksi triliunan rupiah dari berbagai agenda misi dagang, seperti dengan Provinsi Lampung sebesar Rp 1,055 triliun, dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 1,068 triliun, dan dengan Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp 1,05 triliun.
Bagi HIPMI Jatim, misi dagang ini bukan hanya sekadar pertukaran komoditas, melainkan juga menjadi wahana penguatan jejaring perdagangan lintas daerah.Lebih jauh, capaian tersebut turut diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang solid. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp 819,30 triliun. Angka ini meningkat Rp 16,85 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya.
Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, yang menjadi fondasi ekonomi daerah sekaligus penggerak utama kesejahteraan masyarakat.”Dengan capaian tersebut, HIPMI Jatim menilai penting untuk menjaga stabilitas daerah. Kami menyerukan kepada seluruh BPC HIPMI Kabupaten/Kota dan seluruh kader HIPMI se-Jawa Timur agar tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memicu kegaduhan,” tegas Ahmad Salim.
Ia menambahkan, HIPMI Jatim akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga iklim usaha yang sehat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur agar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.[riq.ca]