Surabaya, Bhirawa
Digitalisasi layanan publik kini semakin nyata dengan hadirnya paspor elektronik di Kantor Imigrasi Blitar. Kebijakan nasional yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2025 ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi imigrasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan transparan bagi masyarakat.
Paspor elektronik atau e-passport dikenal memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibanding paspor biasa, karena dilengkapi dengan chip biometrik yang berisi data identitas pemegangnya. Kehadiran paspor ini juga menjadi syarat penting dalam meningkatkan kredibilitas internasional Indonesia, terutama dalam mendukung mobilitas global warga negara.
Peneliti dari akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang terdiri dari Prof. Dr. V. Rudy Handoko selaku ketua tim dengan anggota Dr. Dra. Rachmawati Novaria dan Rizkya Dwijayanti, S.IP., M.IP mengungkapkan, kebijakan ini membawa implikasi yang cukup signifikan pada dinamika pelayanan paspor di daerah, termasuk di Kantor Imigrasi Blitar. Sejak kebijakan ini diterapkan, terjadi peningkatan permintaan paspor serta dinamika pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Langkah ini perlu diikuti dengan pembaruan sistem M-Paspor dan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) agar seluruh regulasi terbaru dapat terintegrasi dengan baik,” ujar Ketua tim peneliti Prof. Dr. V. Rudy Handoko.
Selain itu, lanjut Prof Rudi, evaluasi mengenai kategori tarif PNBP juga penting dilakukan. Hal ini berkaitan dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 tentang Paspor. Beberapa aspek, seperti penghapusan paspor non-elektronik dan penyesuaian biaya untuk jenis paspor polikarbonat, dinilai perlu segera dirumuskan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Tim peneliti menekankan bahwa transformasi digital imigrasi ini bukan hanya persoalan teknis pelayanan, tetapi juga menyangkut keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses kebijakan. Dengan perumusan kebijakan yang matang, diharapkan Indonesia mampu menghadirkan layanan paspor yang setara dengan standar internasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Lebih Aman, Lebih Praktis:
Bayangkan Anda hendak bepergian ke luar negeri. Di loket imigrasi, petugas tidak lagi harus meneliti satu per satu data di paspor Anda. Cukup sekali tap di mesin pemindai, semua informasi langsung terbaca. Inilah keunggulan paspor elektronik atau e-paspor yang kini mulai diterapkan di Kantor Imigrasi Blitar.
Jika paspor biasa hanya berisi identitas dan foto pemilik, paspor elektronik dilengkapi chip khusus yang menyimpan data biometrik, seperti sidik jari dan foto digital. Teknologi ini membuat paspor lebih sulit dipalsukan dan lebih cepat diproses saat melewati imigrasi.
“Dengan e-paspor, keamanan lebih terjamin dan proses layanan lebih praktis. Indonesia sudah saatnya beralih penuh ke sistem ini,” jelas Prof Rudi lagi. Selain keamanan, keunggulan lain e-paspor adalah kemudahan saat bepergian ke negara tertentu. Misalnya, pemegang e-paspor Indonesia bisa mendapatkan fasilitas bebas visa ke Jepang, yang tentu sangat membantu wisatawan maupun pekerja migran.
Meski begitu, anggota tim peneliti Dr. Dra. Rachmawati Novaria, M.M menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi. Sistem M-Paspor dan SIMKIM, misalnya, perlu diperbarui agar semua aturan terbaru mengenai masa berlaku paspor dan kategori pemohon dapat berjalan tanpa hambatan.
Kajian akademisi ini juga menyoroti perlunya sosialisasi masif kepada masyarakat. “Masih banyak yang belum tahu perbedaan paspor biasa dan e-paspor. Padahal, mulai 2025 nanti, e-paspor ditargetkan menjadi standar di seluruh kantor imigrasi,” tambah anggota peneliti lainnya Rizkya. Dengan berbagai keunggulan ini, paspor elektronik diharapkan menjadi simbol transformasi digital layanan publik di Indonesia: lebih aman, lebih cepat, dan lebih ramah pengguna. [why]