Surabaya, Bhirawa
Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana 2025 yang digelar BPBD Provinsi Jatim di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, menjadi bukti nyata Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan bencana.
Ikhtiar ini pun menuai pujian dari Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK RI, Lilik Kurniawan yang menyatakan hal itu bisa menjadi role model bagi Provinsi lain di Indonesia.
“Saya tahu ini akan menjadi role model untuk Provinsi yang lain. Agar mereka juga melakukan upaya yang sama,” kata Lilik Kurniawan saat penutupan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana 2025.
Mewakili Kemenko PMK, Lilik mendapatkan mandat untuk melakukan sinkronisasi koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana di Indonesia, membawahi BNPB.
Pihaknya pun mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dengan berturut-turut selama 2 tahun terakhir membuat acara yang luar biasa, yaitu gelar peralatan penanggulangan bencana.
Berdasarkan data inaRISK BNPB, ada ancaman gempa bumi. Dari data inaRISK, ada 19,1 juta masyarakat kita yang tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi. Serta ada tujuh banjir di Provinsi Jawa Timur, sehingga kita perlu berikhtiar untuk melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan.
Gelar peralatan penanggulangan bencana ini menujukkan kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan bencana. Yakni dengan mengecek peralatan penanggulangan bencana dengan baik. Dan melakukan latihan bersama dalam upaya penanggulangan bencana.
“Kita tidak pernah mengharapkan terjadi bencana. Insya Allah dengan kita melakukan kesiapsiagaan, kita sering berkumpul untuk saling berbagi pengetahuan dan sering latihan, kita akan memiliki yang namanya budaya tangguh bencana,” ucapnya.
Untuk masyarakat Provinsi Jawa Timur, sambung Lilik, jangan juga terlalu mengandalkan BPBD. Bukan berarti BPBD tidak bisa diandalkan, tetapi banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, sehingga di tengah-tengah masyarakat harus ada rasa kepedulian untuk menjadi masyarakat yang tangguh bencana.
Maka sudah saatnya berpikir top down dan bottom up. Untuk top down, Provinsi Jawa Timur dengan BPBD nya sudah berikhtiar untuk menyiapkan segala sarana prasarana, segala peralatan dan segala kemampuan sumber daya yang dimiliki.
Secara bottom up, masyarakat juga harus tahu di rumahnya ada ancaman bencana apa, apa yang haris dilakukan bila bencana itu terjadi, lari ke mana dan mengungsi di mana, harus tahu.
“Saya berharap budaya tangguh bencana ini sudah dimiliki oleh semua masyarakat Provinsi Jawa Timur. Insya Allah kita bisa,” harapnya.
Semoga dengan gelar peralatan penanggulangan bencana ini, lanjut Lilik, akan mendekatkan kawan-kawan BPBD Kabupaten/Kota saling bertukar informasi. Serta saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah keterbatasan kita.
Pemerintah pusat dalam hal ini terus-menerus melakukan pengendalian terhadap kementerian negara, termasuk BNPB yang menjadi koordinator dalam penanggulangan bencana ini.
“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur untuk terus-menerus melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya. [bed.dre]