Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), terus memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan.
Kolaborasi ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) LPKS Jawa Timur Tahun 2025 yang digelar di Graha KADIN Jatim, Surabaya, Selasa (15/7).
Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Jatim sekaligus Anggota DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menekankan pentingnya peran strategis tenaga kerja dan calon tenaga kerja dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis link and match menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing SDM.
“Kita semua harus mendorong upaya peningkatan ekonomi melalui tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kolaborasi LPKS dan KADIN Institute diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi Jatim,” tegas La Nyalla.
Ketua KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto, menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan proses yang tidak bisa instan, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia juga menyoroti peran penting LPKS dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru.
“LPKS tidak hanya mencetak pekerja, tapi juga menciptakan wirausaha. Ini sejalan dengan Perpres No 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saat ini, Jatim menjadi provinsi dengan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) terbanyak di 23 daerah,” ungkap Adik.
Menurutnya, KADIN Jatim telah menginventarisasi kebutuhan tenaga kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan. Karena itu, pelatihan oleh LPKS harus adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan. Manajemen dan mutu LPKS juga harus ditingkatkan melalui sertifikasi dan pengawasan ketat.
Ketua DPD HILLSI Jatim, Mokhtar Sayyid, menjelaskan bahwa sesuai Perpres No 68 Tahun 2022, LPKS harus profesional dan kompeten. Ia juga menekankan pentingnya pemetaan kelembagaan serta pengembangan Learning Management System (LMS) untuk mendukung kebutuhan lintas wilayah.
“Misalnya, jika LPK di Gresik tidak menyediakan pelatihan tertentu, maka bisa disinergikan dengan LPKS dari daerah lain. Karena tiap LPK punya kekhususan pelatihan yang berbeda-beda, penting untuk memperkuat koordinasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini ada lebih dari 1.800 LPKS terdaftar di Jatim. Namun, belum semuanya terverifikasi. Selain itu, pelatihan vokasi juga melibatkan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) yang kini masuk dalam koordinasi TKDV, setelah sebelumnya di bawah Dinas Pendidikan.
Sementara itu, mewakili Disnakertrans Jatim, Plt. Kabid Pelatihan dan Produktivitas, Alexio Da Silva menyebut Rakor LPKS ini bertujuan sebagai ajang pembinaan, sosialisasi pentingnya akreditasi, dan perizinan resmi lembaga pelatihan.
“Rakor ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing global,” tutup Alexio.
Rakor LPKS 2025 ini diikuti oleh 200 peserta dari dua asosiasi besar: 100 LPKS anggota HILLSI dan 100 LPKS anggota Forum Pelatihan Vokasi (Forlat Vokasi). Narasumber utama berasal dari Ditjen Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan RI serta jajaran Disnakertrans Provinsi Jatim. [rac.gat]