Marak Kapal Besar Langgar Batas Tangkap
Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan dengan menggelar dialog terbuka bersama para nelayan tradisional, Rabu pagi (9/7), di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dengar langsung antara Wali Kota Probolinggo bersama unsur Forkopimda dengan para pelaut kecil, guna membahas persoalan maraknya kapal-kapal besar beralat tangkap Purse Seine (pukat cincin/bolga) yang diduga melanggar batas wilayah tangkap.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, memimpin langsung dialog ini sebagai bentuk transparansi dalam penanganan konflik antar-pelaku usaha perikanan, sekaligus merespons keluhan nelayan tradisional yang merasa dirugikan akibat aktivitas kapal non-lokal bermuatan di atas 10 gross ton (GT) yang beroperasi di bawah 4 mil laut dari garis pantai. Kapal-kapal tersebut disinyalir bukan berasal dari Kota Probolinggo.
Salah satu nelayan tradisional, Ramdoni, mengungkapkan keresahannya kepada jajaran Forkopimda. Menurutnya, aktivitas kapal bolga telah merusak ekosistem dan menurunkan hasil tangkapan nelayan kecil, seperti cumi dan kepiting.
Ia menekankan perlunya regulasi yang jelas dan sanksi tegas sebagai bentuk keberpihakan kepada nelayan kecil.
“Kami ini nelayan kecil hanya ingin ada aturan yang tegas dan pengawasan yang adil. Kalau kami salah, kami siap menerima sanksi. Tapi kalau kapal besar melanggar, harus ada tindakan,” ujarnya di hadapan Wali Kota dan unsur Forkopimda.
Ia juga mengungkapkan bahwa permasalahan ini telah berlangsung lebih dari dua tahun tanpa kejelasan penyelesaian, meskipun sudah berulang kali dikoordinasikan ke berbagai instansi.
Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut ke tingkat provinsi maupun pusat. Menurutnya , kewenangan menetapkan zona tangkap dan pengaturan alat tangkap berada di tangan pemerintah provinsi dan kementerian.
“Kami tidak tinggal diam. Meskipun kewenangan ada di atas kami, kami tetap akan sampaikan laporan ini secara resmi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga Polairud dan Syahbandar,” terang Wali Kota.
Ia juga menekankan agar para nelayan tidak terprovokasi dan terus menjaga komunikasi yang konstruktif demi keamanan bersama.
Wakapolres Probolinggo Kota, Kompol Didid, menegaskan bahwa pihaknya siap menjembatani persoalan ini ke jajaran Polairud dan mengirimkan nota dinas ke pimpinan untuk meminta perhatian lebih lanjut.
“Kami akan bantu komunikasi ke Polres Probolinggo dan Polairud, karena kewenangan penindakan laut memang ada di sana. Tapi jika terjadi pelanggaran pidana di wilayah hukum kami, tentu akan kami tindak sesuai hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Kodim 0820 melalui Mayor Kav Edi Sutanto menyampaikan bahwa pihak TNI AD juga telah melakukan pemetaan sosial wilayah pesisir dan menyampaikan laporan ke komando atas terkait penggunaan alat tangkap ilegal dan pelanggaran zona wilayah.
Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Meilina Nawang Wulan, menegaskan pentingnya penyelesaian konflik secara hukum dan damai. Ia meminta masyarakat tetap menggunakan jalur konstitusional dan tidak melakukan aksi yang merugikan semua pihak.
Hal senada juga disampaikan Kasi Pidum Kejari Kota Probolinggo, Raden Bagus Eka. Menurutnya, kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum dan edukasi kepada masyarakat pesisir.
“Kami fokus pada upaya preventif, seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan agar nelayan memahami hak dan kewajibannya,” ujarnya. [fir.gat]