Aufa Zhafiri, anggota DPRD Jatim saat melakukan reses di Malang Raya, Senin (7/7/2025).
DPRD Jatim, Bhirawa.
Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah pusat masih belum dirasakan secara merata oleh pelajar di wilayah Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang.
Hal ini terungkap dalam kegiatan reses kedua 2025 anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Aufa Zhafiri, yang menyerap langsung aspirasi masyarakat.
“Di Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang, program MBG ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal ini adalah program prioritas nasional,” ujar Aufa, Senin (7/7/2025).
Sebagai respons terhadap persoalan ini, Aufa Zhafiri mengusulkan agar dapur umum mandiri yang telah tersedia secara fisik namun belum terdaftar (register) bisa segera diaktifkan dan dilibatkan mendukung program MBG.
Menurutnya, banyak yayasan, pondok pesantren, maupun komunitas lokal yang memiliki fasilitas dapur namun belum terkoneksi secara resmi dalam sistem pendukung MBG.
“Silakan hubungi DPC Gerindra setempat atau DPD Gerindra Jatim. Kami siap fasilitasi agar dapur-dapur ini bisa segera terdaftar dan ikut membantu pelaksanaan MBG,” tegas Aufa.
Selain masalah gizi pelajar, Aufa juga menerima keluhan dari pelaku UMKM, terutama ibu-ibu pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan alat produksi.
“Dulu mereka bisa belanja sendiri, sekarang harus berupa bantuan barang. Tapi kita tetap akan perjuangkan lewat belanja eksekutif agar alat-alat produksi tetap bisa disalurkan meski bukan dalam bentuk tunai,” jelasnya.
Hal ini menjadi perhatian penting karena UMKM merupakan penopang ekonomi kerakyatan yang perlu didukung secara nyata dan berkelanjutan.
Aspirasi lainnya yang mencuat adalah terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya pajak lima tahunan yang sering terkendala syarat administratif.
“Banyak warga yang mau bayar pajak, tapi tidak bisa karena tidak punya KTP. Harusnya bisa diganti dengan kartu keluarga atau solusi administratif lainnya,” ujar politikus Gerindra ini.
Ia berkomitmen untuk menyampaikan hal ini ke Pemprov Jatim dan Bapenda, agar tidak ada lagi potensi pajak yang hilang hanya karena kendala teknis administrasi.
“Intinya masyarakat ini mau taat bayar pajak, tapi karena prosedurnya menyulitkan, akhirnya tidak jadi. Ini kan eman potensi PAD kita,” pungkasnya. (geh,cyn.hel)