Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara resmi menyambut kedatangan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu (2/7) kemarin, di Pendopo Malowopati.
Kegiatan ini menandai dimulainya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung program pengembangan peternakan, khususnya Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
Sebanyak 604 mahasiswa bersama 20 dosen pembimbing lapangan akan menjalankan KKN selama satu bulan, terhitung mulai 2 Juli hingga 31 Juli 2025.
Para peserta akan disebar di 40 desa yang tersebar diempat kecamatan, yakni Tambakrejo, Ngambon, Ngasem, dan Gayam.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan, yang hadir mewakili Bupati Bojonegoro, menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Peternakan UB Malang atas kerja sama yang telah terjalin.
Ia berharap para mahasiswa mampu berperan aktif dalam menyukseskan program prioritas daerah, khususnya dalam sektor peternakan.
“Program GAYATRI dan Domba Kesejahteraan merupakan bagian dari upaya kami dalam mengembangkan potensi ekonomi berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan hadir sebagai mitra masyarakat untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan teknologi tepat guna,” ujarnya.
Gunawan juga menekankan pentingnya peran edukatif mahasiswa melalui penyuluhan, sosialisasi, dan praktik lapangan agar ilmu yang didapat selama kuliah dapat diimplementasikan secara langsung dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan UB Malang, Halim Natsir, menjelaskan bahwa KKN merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengabdian, tetapi juga pengalaman belajar langsung di tengah masyarakat.
“Kami berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk menjaga etika, menghormati adat istiadat masyarakat setempat, dan menjalankan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada yang kami tarik karena pelanggaran disiplin,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum kolaboratif antara akademisi dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan peternakan. [bas.dre]